Lampung Utara – Era kemimpinan Budi Utomo, diduga telah gagal mengatasi angka kemiskinan di Lampung Utara.
Pasalnya, saat Budi Utomo menjabat sebagai Bupati,tingkat angka kemiskinan di kabupaten Lampung Utara semakin Signifikan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, bahkan total kemiskinan di kabupaten setempat naik drastis menjadi 17,17% dan menjadi tertinggi nomor 1 se-Provinsi Lampung.
Hal itu diketahui, saat Pemkab setempat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-245 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara perencanaan tahun 2025 dengan Provinsi Lampung dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten setempat.
“Ya alhamdulillah, kita hari ini merencanakan pembangunan jangka panjang 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara perencanaan tahun 2025. Dan, saya berharap mendapatkan masukan sehingga dapat penyempurnaan perencanaan pembangunan kabupaten Lampung Utara dari seluruh stakeholder yang hadir,” kata Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, saat diwawancarai media ini usai melakukan Musrenbang dengan Gubernur Provinsi Lampung dalam hal itu diwakili Staf Ahli Kemasyarakatan Provinsi Lampung Drs. Intizam, di gedung Aula Pemkab setempat, Jum’at (08/03/2024).
Salah satu menjadi prioritas dalam Musrenbang itu, kata orang nomor satu di Lampung Utara itu yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan daerah, dan melanjutkan infrastruktur yang ada di kabupaten setempat.
Saat ditanya angka Kemiskinan di Lampung Utara saat ini iyalah paling tertinggi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Bupati Lampung Utara berkilah dan menganggap itu terjadi dari jaman dahulu kala memang sudah seperti itu.
“Kita tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung, dan ini bukan saja berlaku satu tahun dan ini berlaku sejak kabupaten ini berdiri. Dan, sampai hari ini kita masih di angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung, segala upaya sudah pihaknya lakukan, tapi, demikian mungkin kemampuan kita belum bisa untuk mengatasi yang lebih baik,” kilahnya.
Menurutnya, untuk pembangunan yang tidak terealisasi itu tidak ada pembangunan yang tidak terealisasi. Dan, rencana pembangunan yang ada di pemerintah daerah sesuai apa yang di keluarkan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ditanya, untuk tingkat perekenomian di salah satu kabupaten tertua itu terendah dan apa yang difokuskan dalam meningkatkan perekenomian, Bupati Lampura itu mengelak seakan sudah melakukan segala upaya yang ada terkait hal itu.
“Melalui dinas terkait, kita sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat baik di bidang pertanian, perkebunan maupun biro jasa bagian jasa. Untuk bagaimana kita mendapatkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Pungkasnya. (Gian Paqih)
