Waykanan – Gila, plasma sawit di Pakuanratu Kabupaten Waykanan jadi ajang pungutan liar (Pungli) untuk koperasi Karya Makmur (KM).
Dalam sebuah unggahan video viral Kuasa Warga, Ahmadi, terdengar meminta para pengurus KUD Karya Makmur Pakuanratu memberikan penjelasan terkait adanya biaya pemeliharaan aktiva dan prasarana, yang besarnya sangat fantastis perkampungnya.
“Hai, KUD Karya Makmur, anda keluarkan juga yang Namanya biaya pemeliharaan prasarana hampir rata-rata Rp20 an juta perkampung per panen. Ini kalau di asumsikan hampir sama, ada dana sekitar dua ratusan juta, untuk pemeliharaan aktiva dan prasarana. Hai Pengurus KUD alat apa yang di pelihara dengan dana dua ratusan juta per bulan ?, “ kata Ahmadi, dalam video tersebut.
Ahmadai menjelaskan, hal tersebut bukan berita fitnah karena ada bukti administrasi dari pengurus KUD itu sendiri.
“Apakah itu di atur dalam sebuah perjanjian, mari kita buka perjanjian, apakah beban-beban itu menjadi tanggungan kami. Tolong itu pertanggung jawabkan dalam rapatb anggota tahunan (RAT),” ujarnya.
Baca Juga : Plasma Sawit Pekuanratu Melawan, Kuasa Warga : Saya Akan Lapor Presiden
Menurutnya, saat ini petani plasma sawit seperti darahnya yang di hisab oleh drakula.
“Kami minta penjelasan, KUD Karya Makmur harus jelaskan, per bulan bayar Manager, asisten kepala, Satpam dan tenaga administrasi. Kalau di kalikan sebelas kampung, ada dana Rp300 san juta, hanya untuk menggaji mereka. Memangnya gaji mereka sampai segitu. Sadarlah anda, Masyarakat akan tanyakan itu,” kata dia.
KUD, kata Ahamadi, apa selama ini memiliki karyawan, Masyarakat tidak pernah tahu.
“Pakai hati Nurani, hai pengurus KUD. Kasiahani lah Patani, yang sampai hari ini, hampir mati ter cekik. Di Pasal mana, petani kena biaya administrasi dan umum. Administrasi dan Umum itu, di kenakan sebelum kami menghasilkan, itu dalam isi perjanjian,” kata Ahamadi, lantang.
Namun, sepanjang tahun, biaya administasi dan umum tersebut di bebankan kepada petani.
“Di sini, di salah satau Desa, di Tanjungagung, untuk bulan Agustus 2024, Rp38 juta. Dan beban ini juga di tanggung olah 10 kampung (desa) yang lain. Kalau di kalikan Rp30 an juta perkampung, fantastis jumlahnya,” ujarnya.
Video Terkait
