Lampung Utara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara mulai bidik dugaan pungutan liar (pungli) di BKPSDM kabupaten setempat, jika bukti aka nada sanksi hukum tegas.
Hal itu sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara, Hendra Syarbaini, S.H., M.H kepada media Gentamerah.com, terkait dugaan pungli ke sejumlah ASN dan Pejabat di Lampung Utara, saat ingin naik pangkat dan ujian Dinas di BKPSDM, usai gelar konferensi pers kepada ratusan honorer di Kabupaten setempat, Senin (06/01/2024).
Hendra Syarbaini menegaskan, ketika mempunyai buktinya, maka akan di lakukan analisa oleh Kejari.
“Nanti silahkan, Kalau ada bukti- bukti yang konkrit dan benar. Bakal ada analisa tim saya,” kata dia, di dampingi Kasi Inteljen Kejari, Guntoro.
Kajari berjanji akan melakukan pendalaman, apalagi terhadap orang yang sudah terzolimi.
“Sekarang inikan tidak bisa ngomong-ngomong yang begitu saja. Jangan sampai langkah-langkah kita akan menzolimi seseorang,” ujarnya.
Baca Juga :
Mau Lulus Setor Dulu, Naik Golongan di Lampura Harus Setor Rp3 Juta ke Kabid BKPSDM
Pungli
Diketahui, Dugaan pratik pungli itu di lakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, yang dananya di setor ke salah satu kepala bidang (Kabid) di BKPSDM setempat.
“Kalau mau data nanti di kasih, inikan kemarin diminta Rp3 juta, saya inikan mau ikut Ujian Dinas. Dimintai Rp3 juta dengan dia orang, permintaan itu di lakukan Kabid Mutasi, kalau Namanya H. Karena saya tidak ada uangnya, jadi tidak lulus lah,” kata seorang Pejabat Eselon III yang enggan di sebutkan namanya, Sabtu (04/01/2025).
Menurutnya, ASN yang lain lulus, karena ada indikasi setor kepada kabid tersebut.
“Belum yang ngurus, dan ongkos mereka kesana, ngurus makalah. Sehingga harus mengeluarkan Rp4 juta, abisnya satu orang tersebut,” kata dia.
ASN tersebut mengaku tidak lulus karena tidak memiliki setoran. “Orang-orang Lampung Utara banyak yang mengikuti ujian Dinas tersebut,” kata dia.
