Editor : Seno
Beranda
Daerah
Bandar Lampung
Jika Pembangunan Ingin Terwujud, Bappeda se-Lampung Harus Mampu Sinkronkan Dokumen Perencanaan
Jika Pembangunan Ingin Terwujud, Bappeda se-Lampung Harus Mampu Sinkronkan Dokumen Perencanaan
gentamerah.com | Bandarlampung- Percepatan pembangunan akan dapat terwujud, jika seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Lampung mampu mensinkronkan dokumen-dokumen perencanaan, demi menuju masyarakat Lampung yang sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, pada Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, triwulan I Tahun 2019, di Bukit Randu Hotel, Senin (28/1/2019).
Taufik Hidayat meminta, Bappeda lebih meningkatkan koordinasi, terutama terkait dokumen perencanaan daerah sehingga dapat berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Lampung.
“Harapan saya, sinergi dan koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta Kota, terkait perencanaan pembangunan semakin baik, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di bumi Lampung tercinta ini,” ujar Taufik Hidayat.
Taufik mengimbau, seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung memahami dan mengetahui koordinasi dan sinergi, sehingga dapat mensinkronkan dokumen perencanaan.
“Kuncinya di Bappeda ini adalah mensinergikan dan mensinkronkan dokumen-dokumen perencanaan demi percepatan pembangunan menuju masyarakat Lampung yang sejahtera agar dapat segera terwujud,” ucapnya.
Sebagai satu kesatuan aparatur pemerintah dalam bingkai Provinsi Lampung, lanjut Taufik, tidak mungkin dapat mencapai suatu tujuan pembangunan secara parsial atau sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergitas antar berbagai pihak.
“Banyak program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang sangat bagus dan perlu ditunjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), demikian juga program-program Pemprov yang perlu ditunjang oleh Pemkab. Contohnya seperti di Kabupaten Waykanan, bagaimana bandara dapat segera terwujud sebagaimana yang sudah lama kita harapkan, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemprov dan Pemkab terkait dan masih banyak lagi program-program kita ke depan dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam proses oenyusunan RPJMD maupun penyusunan program-program prioritas, ” jelas Taufik.
Menurutnya, dalam inikator ekonomi, Lampung cukup berbangga dengan terbangunnya infrastruktur-infrastruktur strategis, seperti jalan tol, pelabuhan penyeberangan dan bandara-bandara yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
“Saya juga berharap dengan terbangunnya semua fasilitas dan infrastruktur tersebut, kita juga perlu tingkatkan kerjasama antar pemprov dan pemkab terkait agar infrastruktur-infrastruktur yang sudah terbangun itu dapat benar-benar meningkatkan kualitas ekonomi kita,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Elvira mengungkapkan, substansi yang akan dibahas dalam rakor tersebut yakni terkait sinergi penanggulangan kemiskinan berdasarkan data makro dan mikro serta penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung.
“Sehingga semua kerjasama akan dapat terus terjaga dan sinergi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung dapat secara optimal kita upayakan bersama untuk percepatan pembangunan bersama demi mencapai masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera,” harapnya.
Penulis : Ali Mubaroq
Editor : Seno
Editor : Seno
Rekomendasi untuk kamu
Debatnya seru ya, tapi itu menurutku. Karena seru menurutku belum tentu menurut mereka,” celoteh kawan sambil menikmati secangkir Kopi pait yang kubuat.
Bupati Pesisir Barat (Pesibar) melantik Enam pejabat setempat dan meminta maksimalkan segala sumber daya yang ada untuk mendorong pembangunan
Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan punya peran strategis dalam mewujudkan pilkada damai dan berintegritas.
Demi percepatan pembangunan di Desanya, Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Tanjung Raya, lobi ke Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Disiplin waktu dan tugas Aparatur Sipil Negeri (ASN) menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di sebuah kabupaten,