 |
| Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara bersalaman dengan Mendagri Cahyo Kumolo, pada Rakornas, Rabu (15/03/2017) |
gentamerah.com
Jakarta- Rapat koordinasi nasional (rakornas) diharapkan semakin
meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah, melihat dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.
Jakarta- Rapat koordinasi nasional (rakornas) diharapkan semakin
meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah, melihat dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada rilis
yang diterima gentamerah.com, dalam rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tahun 2017 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (14/03/2017).
yang diterima gentamerah.com, dalam rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tahun 2017 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (14/03/2017).
Menurutnya, pembangunan disegala bidang membutuhkan stabilitas keamanan,
serta kebersaman antara pemerintah ,TNI, Kepolisian Kejaksaan, BIN dan berbagai
elemen untuk mencegah ancaman terhadap NKRI, melakukan deteksi dini dan
antisipasi munculnya konflik-konflik sosial. Forum- forum komunikasi di daerah
semakin dihidupkan dalam menciptakan stabilitas keamanan.
serta kebersaman antara pemerintah ,TNI, Kepolisian Kejaksaan, BIN dan berbagai
elemen untuk mencegah ancaman terhadap NKRI, melakukan deteksi dini dan
antisipasi munculnya konflik-konflik sosial. Forum- forum komunikasi di daerah
semakin dihidupkan dalam menciptakan stabilitas keamanan.
Pada rakornas tersebut Bupati Lampung, H.Agung Ilmu Mangkunegara, juga
turut hadir, selain itu juga dihadiri para Menteri RI, Kepolisian, Kejaksaan,
Kepala Daerah (Gubernur Bupati Walikota). Acara diawali dengan laporan Dirjen
Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri,Mayjen, Soedarmo.
turut hadir, selain itu juga dihadiri para Menteri RI, Kepolisian, Kejaksaan,
Kepala Daerah (Gubernur Bupati Walikota). Acara diawali dengan laporan Dirjen
Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri,Mayjen, Soedarmo.
Tjahjo Kumolo lebih lanjut menjelaskan, dalam mewujudkan komitmen untuk
menghentikan kekerasan fisik dan melindungi korban akibat penangan konflik
sosial, dilakukan penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan antara
polri dengan kemendagri, kemensos, kemenkes, kemeninfokom, kemen PPA, TNI dan
BIN, tentang penghentian kekerasan fisik dan perlindungan korban dalam rangka
penanganan konflik sosial, yang disaksikan oleh Menko Polhukam, dan menteri
Dalam Negeri.
menghentikan kekerasan fisik dan melindungi korban akibat penangan konflik
sosial, dilakukan penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan antara
polri dengan kemendagri, kemensos, kemenkes, kemeninfokom, kemen PPA, TNI dan
BIN, tentang penghentian kekerasan fisik dan perlindungan korban dalam rangka
penanganan konflik sosial, yang disaksikan oleh Menko Polhukam, dan menteri
Dalam Negeri.
Mendagri mengungkapkan, maksud dan tujuan rakornas tersebut adalah
menyamakan persepsi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial. Rakornas ini
juga di jadikan evaluasi terhadap laporan- laporan penanganan konflik sosial
dibeberapa daerah.
menyamakan persepsi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial. Rakornas ini
juga di jadikan evaluasi terhadap laporan- laporan penanganan konflik sosial
dibeberapa daerah.
Pada rilis yang dikirim oleh Humas Pemda Lampung Utara kepada
gentamerah.com, dijelaskan dalam acara tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung,
memperoleh penghargaan dalam capaian kinerja pelaksanaan aksi terpadu
penanganan konflik sosial tingkat provinsi tahun 2016 dari Kementrian Dalam
Negeri, sebagai peringkat pertama Se-Indonesia.
gentamerah.com, dijelaskan dalam acara tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung,
memperoleh penghargaan dalam capaian kinerja pelaksanaan aksi terpadu
penanganan konflik sosial tingkat provinsi tahun 2016 dari Kementrian Dalam
Negeri, sebagai peringkat pertama Se-Indonesia.
Penulis : Andrian Volta
Editor : Seno
Editor : Seno
