Laporan : Decky Aktawinandar
Gentamerah.com || Metro – Masyarakat Kota Metro Lampung kembali
mengeluhkan Uang Komite Sekolah, karena dianggap sangat memberatkan perekonomian
wali murid. Keluhan infrastruktur juga menjadi perbicangan bagi warga di Bumi
Sai Wawai tersebut
Hal itu terungkap dalam Reses Ketua Komisi II DPRD Kota Metro daerah
pemilihan (Dapil) I Metro Pusat, di Kelurahan Hadimulyo Timur, Selasa
(21/6/2022).
Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar mengatakan,
dalam reses itu banyak warga mengeluhkan bayaran uang Komite sekolah yang dianggap
sangat memberatkan perekonomian.
Menurutnya, hal itu merupakan tugas Legislatif untuk
menyampaikannya, lantaran ini juga termasuk kedalam 9 program unggulan walikota
Metro.
“Tadi masyarakat banyak yang mengeluhkan uang komite sekolah
itu, karna dirasa sangat memberatkan masyarakat,” ungkapnya.
Selain Uang Komite sekolah tersebut, secara umum masyarakat
juga menyampaikan beberapa usulan mengenai pembenahan infrastruktur.
“Ya, masyarakat yang harus di kedepankan, yang sampai hari
ini memang kita merasakan banyak permasalahan-permasalahan terutama pada
infrastruktur umum seperti jalan yang ada dikota Metro,” paparnya.
Lalu, lanjutnya, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
terutama berkenaan dengan insentif para pamong, juru kunci, dan lainnya juga
dianggap kurang proporsional menjadi usulan pada Reses ini.
“Yang hari ini mungkin pemerintah sudah optimal tapi
bagaimana untuk proses tepat sasarannya, karena ada beberapa keluhan dari
beberapa kelurahan ada yang merasa tidak proposional ketika memberikan insentif
insentif honor honor berbagai tempat,” ujar dia.
“Contohnya insentif berkenaan dengan guru ngaji TPA, ada
satu wilayah yang guru TPA-nya itu 10 orang, tapi yang diberikan hanya 3 orang,
sehingga 3 itu dibagi 10, jadinya kan ga seberapa nilainya,” tambah dia.
Menurutnya, hal itu perlu perhatian khusus teruntuk
pemerintah setempat agar dapat diaesuaikan dengan fakta dilapangan.
Tidak hanya itu, peraoalan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB P2) juga menjadi salah satu keluhan di masyarakat.
“Jadi tadi kita sudah sampaikan, ini pemerintah lagi
menyetop untuk sementara pembayaran PBB-P2 itu, untuk menemukan format yang
benar benar tidak membebankan bagi masyarakat,” paparnya.
Kemudian, ia berharap apa yang belum terakomodir bisa
diakomodir ditahun berikutnya.
“Kita berharap untuk sesegera mungkin berkenaan dengan
kegiatan kegiatan yang memang seharusnya sudah bisa berjalan ditahun 2022 ini,”
harapnya.
