gentamerah.com // Lampung Utara – Ratusan kepala desa bersama ribuan aparaturnya di Kabupaten Lampung Utara, kembali menggelar aksi tagih janji terkait berlaum dibayarkannya isentif dan operasional kades dan aparatur desa selama sembilan bulan. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya hutang Pemkab setempat itu mulai dari mantan Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara (Tahanan KPK), hingga saat ini.
Unjuk rasa tersebut dilakukan para kades usai jalan-jalan ke Bali dengan dalih Bimbingan teknis.
232 kades bersama ribuan aparatur desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Abdesi) Lampura, dikawal dengan ratusan kepolisian polres setempat, utara.merangsek ke kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mendesak pemkab setempat segera melunasi isentif dan operasional, Senin (02/12/2019)
“Kedatangan ribuan aparatur desa serta 232 kepala desa se-Lampung Utara guna menagih hak kwajiban isentif dan operasional kami yang belum dibayarkan oleh Pemkab Lampung Utara, yang sampai hari ini baru dibayarkan tiga bulan saja, terus kurang Sembilan bulan lagi belum dibayar. Dari Bulan April sampai Desember ini belum ada kejelasan, padahal sudah mau akhir tahun dan tutup buku,” kata Rudi, dewan penasehat Abdesi, dalam orasi.
Nandang Zaily, wakil ketua Abdesi mengancam tidak akan pulang dalam aksi itu , jika belum mendapatkan haknya. “Kami tidak akan , kalua Pemkab Lampung Utara belum bayar hak kami itu,” ujarnya.
Pj Sekda Lampura, Sopyan yang menemui para pengunjuk rasa menjelaskan, pemkab setempat tahun 2019 ini tidak bisa menyelesaikan tunggakan Sembilan bulan yang dikucurkan pada anggaran dana desa ( ADD). “Namun, nanti kita akan selesaikan ditahun 2020, pada bulan Januari nanti, lima bulan dan di bulan Februari akan dibayarkaan empat bulan,” kata dia.
Guna meyakinkan para kades dan aparatur desanya, Sofyan bersedia membuat pernyataan diatas kertas.
“Saya juga siap untuk buat perjanjian hitam di atas putih untuk menempati janji tersebut. Kami tim anggaran ini bekerja, tidak main-main, karna kami sungguh-sungguh akan menyeselesaikan masalah ini secepatnya,” ujarnya Sopyan didampingi Asisten 1, kabag hukum, kepala BKAD, kapolres lampung utara, kepala DPMD, serta kasat pol-pp.
Dari pemantauan media ini dilokasi, pengurus Abdesi dan kepala desa sebagai perwakilan perkecamatan naik ke ruang Sekda guna untuk ada kesepakatan bersama.
Penulis : Gian Paqih
Editor : Seno
