gentamerah.com Mesuji – Ditengarai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, ada dugaan pemotongan dalam program bantuan bagi masyarakat kurang mampu tersebut. Koordinator Pendamping PKH Mesuji, Asrul Anwar membantah telah melakukan pungutan atau memotong bantuan PKH sebesar Rp 50.000 per kepala keluarga (KK).
“Saya minta anda klarifikasi, tidak ada pendamping PKH melakukan potongan pada bantuan untuk masyarakat,” kata dia, Rabu (16/8/2017).
Asrul Anwar, berdalih jika terdapat pungutan, bukanlah dilakukan pendamping PKH, melainkan ketua kelonpok masyarakat penerima bantuan di masing-masing desa.
“Seandainya itu ada, mungkin ketua kelompok yang melakukan potongan. Memang anda dapat informasi adanya pemotongan ini dari siapa dan apa buktinya?,” tanya dia dengan nada sedikit keras kepada Wartawan saat dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya.
Menurutnya, setiap triwulan, para kelompok penerima bantuan keluarga harapan tersebut mengadakan kumpulan dengan para penerima untuk memverifikasi data.
“Ya mungkin mereka memungut untuk biaya fotocopy dan beli minum saat kumpulan atau rapat kecil itu. Dan ini tidak ada intruksi dari kami selaku pendamping, baik pendamping kabupaten maupun pendamping kecamatan,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Mesuji, Khamami juga turut buka suara perihal adanya aksi pemotongan pada bantuan itu. Jika terdapat pemotongan sangat disesalkan karena semestinya disalurkan secara utuh membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.
“Apapun alasannya, potongan itu sama dengan pungli dan tak dibenarkan, hal ini tentu sangat kita sesalkan,” tukasnya.
Terungkap sebelumnya, bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk sejumlah warga di Kecamatan Rawajitu Utara, yang diserahkan pada Minggu (13/8/2017) oleh Wakil Bupati Mesuji Hi. Saply.TH, diduga tercoreng. Bantuan tersebut dipotong sebesar Rp50 ribu per kepala keluarga (KK) oleh pendamping PKH di kecamatan itu.
Hal itu terungkap dari salah satu penerima bantuan asal Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara. Dia mengaku bingung dengan adanya potongan tersebut sebab tak jelas alasan pendamping memotong.
“Ya mas, memang dipotong Rp50 ribu setiap keluarga yang dapat bantuan. Yang membuat kami heran alasannya gak jelas, mereka nariknya buat apa,” jelas warga yang mewanti agar namanya tidak dipublis.
Terpisah, Camat Rawajitu Utara Matnur Arifin ketika dikonfirmasi telah mendengar informasi terkait pemotongan bantuan itu. Menurut dia, berdasarkan berdasarkan pengakuan pendamping PKH mereka memotong bantuan untuk biaya rapat.
“Ya, memang saya sudah dengar. Dan pengakuan mereka untuk biaya rapat yang para pendamping PKH laksanakan setiap bulan sekali,” katanya.
Menurut dia, ada sekitar 600 lebih penerima bantuan PKH di Kecamatan Rawajitu Utara. Itu artinya bantuan yang mereka sunat mencapai Rp30 juta. Dan dia meminta para pendamping PKH segera mengembalikan dana bantuan PKH yang mereka potong.
“Besok rencana para pendamping saya panggil dan saya akan minta mereka kembalikan hak penerima. Karena apapun alasannya pungutan itu menyalahi aturan,” tandasnya.
Penulis : Nara Sukarna
Editor : Seno
Editor : Seno
