gentamerah.com|Lampung Tengah – Jika ingin pengelolaan dan pengembangan pasar Bandarjaya Plaza (BJP) berubah lebih baik, dan terwujud sebagai pasar Modern, maka antara Pemkab dan DPRD Lampung Tengah (Lamteng), harus satu suara.
Demikian dikatakan seorang pengamat pembangunan Lamteng, Drs. Supriyanto, melalui percakapan singkat WhatsApp (WA), yang terkirim sekitar pukul 04.13 WIB, Jum’at (20/7/2018).
“DPRD sudah mendapatkan informasi apa dari Pemkab Lamteng, terkait pengelolaan pasar BJP yang tak berujung,” tulisnya.
Kalimat tersebut, sebagai tanggapan atas statemen Ketua Komisi l DPRD Lamteng, Firdaus Ali, yang mengatakan bahwa DPRD telah meminta pemerintah daerah, agar mencabut kontrak kerjasama dengan pihak pengelola pasar, yaitu PT. Pandu Jaya Buana (PJB).
Melalui chat WA berikutnya, Supriyanto kembali menegaskan, DPRD harus lebih tegas kepada pemerintah daerah, dengan meminta jawaban ataupun kesimpulan dari rapat dengar pendapat (hearing), antara DPRD dengan PT. PJB beberapa kali.
“DPRD bukan hanya hearing saja, tapi dari hearing itu harus ditemukan simpul masalahnya, mengapa pengelolaan pasar kian buruk,” ujarnya.
Ditambahkannya, baik pemerintah daera maupun DPRD harus satu suara, untuk membenahi pengelolaan BJP, bila perusahaan pengembang sudah dianggap tidak mampu, maka cepat ambil keputusan, yaitu dengan memutus kontrak kerjasama.
“Jauhkan dulu kepentingan kelompok ataupun perorangan, kalau memang ada niatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan BJP,” tegasnya.
Seharusnya, keberadaan BJP saat ini benar-benar dapat terwujud, dari rencana awal pembangunan dimasa kepemimpinan Bupati Andy Achmad, yakni menjadikan pasar tradisional yang modern, sebagai pengendali perputaran ekonomi masyarakat di Lampung Tengah.
Penulis : Gunawan
Editor : Yana
Editor : Yana
