Terkait Isue TPP ASN, Komisi I DPRD Metro Meminta Semua Pihak Pahami Persoalan

 

Terkait Isue TPP ASN, Komisi I DPRD Metro Meminta Semua Pihak Pahami Persoalan

Laporan : Decky Aktawinandar

gentamerah.com || Metro – Komisi I DPRD Metro meminta semua pihak jernih
melihat persoalan desas-desus TPP ASN Pemkot Metro yang kemungkinan tidak bisa
diberikan. Harus dipahami dahulu persoalannya sebelum menyampaikan sesuatu.

 Anggota Komisi I DPRD
Metro, Abdulhak juga mengungkapkan, tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sendiri
adalah kebijakan tunjangan di luar gaji, yang diberikan pemerintah untuk
meningkatkan produktifitas kerja serta kualitas pelayanan abdi negara kepada
masyarakat, berdasarkan beberapa penilaian salah satunya kedisiplinan pegawai.

Abdulhak yang puluhan tahun menjadi ASN menjelaskan, bahwa
kebijakan TPP merupakan hal baru. “Kebijakan TPP ini kan sebenarnya baru.
Tetapi ada persoalan sebenarnya pada kebijakan TPP itu, pengukuran TPP harus
dilihat dari kinerjanya, ya kalau duduk manis, main hp, main telpon, mau di-TPP
apa itu adil, makanya dulu saat saya sebagai ASN selalu melihat itu, apa yang
sudah kita kerjakan,” katanya, Kamis (23/06/2022).

Menurutnya, maksud dari TPP juga adalah untuk mempercepat
pekerjaan dan meningkatkan produktifitas ASN, jika memang menungkinkan
diberikan pasti diberikan kepada ASN.

Abdulhak juga menjelaskan, untuk ABT bukan berarti ada
tambahan anggaran, tetapi mungkin ada efisiensi, bisa saja dipertahankan atau
digeser, karena esensi ABT bukan hanya ditambah.

“Tentunya melihat struktur anggaran yang ada,
program-program pemerintah yang sifatnya kesehatan, atau pendidikan tidak
mungkin dikorbankan untuk dijadikan TPP.

Ia berharap semua pihak jernih melihat persoalan TPP. “Lihat
dulu struktur anggaran daerah kita, kenapa ini jadi begini. Kita eksekutif dan
legislatif memiliki kewenangan yang sama untuk mengesahkan anggaran, tanyakan
kami dalam pembahasan. Saya mantan ASN kepengen betul ada tunjangan, tapi kalau
anggaran gak ada apa harus dipaksa,” cetusnya.

“Pelajari dulu kenapa ini terjadi. Saya yakin betul, panitia
anggaran punya akal yang sehat melihat persoalan, daripada mengorbankan
masyarakat, bukan saya tidak pro dengan ASN, mungkin caranya mengurangi,
anggaran berikutnya akan ditambah,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan