gentamerah.com| Pesawaran- Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pembangunan Nasional yang berkesinambungan, maka perlu di tetapkan sasaran inflasi, sebagai dasar dari Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter.
Hal tersebut diungkapkan Munzir Zen, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Pesawaran, Lampung, dalam sosialisasi dan koordinasi pengendalian inflasi daerah, kegiatan koordinasi dan monitoring starbilitas bahan pokok (TPID), di GSG Musium Ketransmigrasian Nasional, Rabu (13/12/2017).
Acara Tersebut dihadiri narasumber dari berbagai in stansi, Joko Tri Septianto dari Bulog, Eko Lishyono dari B.I, Zulkifli dari BPS Pesawaran dan Asrian Akademisi Unila.
“Berdasarkan surat Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negri Nomor : 067/918/11/2014 Tanggal 12 Februari Tahun 2014. Perihal pembentukan Tiem Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan himbauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pada Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas )TPID V1 di Batam. Bahwa sanya Kabupaten atau kota di harapkan secepatnya membentuk Tiem TPID,” kata Asisten II.
Menurutnya, Kabupaten Pesawaran Pada Tahun 2017 membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ), berdasarkan SK Bupati Pesawaran Nomor : 173/1.06/HK/2017 Tanggal 02 Februari Tahun 2017, tentang Pembentukan Tiim Pengendalian Inflasi Kabupaten Pesawaran.
Selama ini, kata Asisten II, Pemkab Pesawaran telah melaksanakan pengendalian lonjakan harga komoditas pangan, dengan cara meningkatkan produksi pertanian, melaksanakan kegiatan pasar murah menjelang pada hari hari besar Nasional, melaksanakan pemantauan harga sembako, penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan jalan produksi.
“Strategi yang dilaksanakan pemkab, pertama, perlu adanya persiapan rencana aksi menghadapi ancaman kenaikan pangan, berbagai langkah antisipasi dan segera disusun, khususnya terkait penanganan masalah pasokan dan arus distribusi barang,” ujarnya.
Kemudian kedua, peningkatan koordinasi lintas kelembagaan sebagai salah satu persyaratan untuk mendukung efektibitas berbagai kebijakan stabilitas harga. “Yang ketiga, perlunya perumusan strategi kebijakan yang berdimensi jangka menengah panjang untuk membenahi organisasi industri dan struktur pasar termasuk tata niaga khususnya komoditas pangan,” ujarnya.
Penulis : Ali Mubaroq
Editor : Sayuti Rusdi
Editor : Sayuti Rusdi
