gentamerah.com|Lampung Tengah – Terkait progres pembangunan pasar Bandarjaya Plaza (BJP) Lampung Tengah (Lamteng), yang hingga saat ini tidak ada, LSM Forum Masyarakat Lampung (FML) menduga PT. Pandu Jaya Buana (PJB) telah membohongi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng.
Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas Ketua LSM FML, Bustami HR, S.Sos., MM., menyikapi statemen Manager Building PT. PJB, Iwan, yang menyatakan, bahwa belum terlaksananya proses pembangunan di pasar BJP, karena perencanaannya saat ini sedang dalam proses.
Untuk diketahui, melalui percakapan singkat WatsApp (WA) beberapa waktu lalu, Iwan mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan di lantai 2 pasar BJP belum dilaksanakan, karena saat ini sedang dalam tahap perencanaan ditingkat pusat.
“Sedang di bahas ditingkat direksi, semantara yang akan dibangun kiosnya dulu dan food coard, jumlah kiosnya kurang lebih 450 unit, food coard sekitar 20 unit,” tulisnya.
Termasuk jumlah dananya, juga masih dalam tahap perencanaan dan penghitungan ditingkat direksi. “Lagi di jajaki pak dan lagi dihitung pak di pusat. Semuanya sedang di bahas direksi pak,” jelasnya.
Atas statement tersebut, Bustami mengatakankan, pernyataan tersebut tidak masuk akal, karena semua perencanaan pembangunan, mestinya telah tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) sebelum ditanda tangani oleh PT. PJB dengan Pemkab Lamteng.
“Kalau memang begitu, berarti Pemkab Lamteng telah dibohongi PT. PJB. Nggak mungkin MoU sudah disepakati bersama, tapi perencanaannya belum ada, itu cuma akal-akalan,” ujar Bustami.
Sekadar diketahui, pasar BJP saat ini tetap dikelola oleh PT. PJB, yang bekerjasama dengan pihak Asosiasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia (Asparindo), yang MoU-nya disepakati dan di tandatangani bersama sekitar bulan Maret 2018 lalu.
Hingga bulan Juli 2018 ini, berarti telah berjalan selama tiga bulan, namun faktanya di lapangan, hingga saat ini juga tidak ada progres pembangunan, baik di lantai 2 maupun dilokasi lainnya.
Dalam webinar bertajuk “Wartawan Main Dua Kaki” yang diadakan pada Selasa (22/10/2024), Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menekankan pentingnya hak jawab