Laporan : A Kuntar
Gentamerah.com || Waykanan – Ekonomi Waykanan masih dalam
proses pemulihan, tingkat kemiskinan masih terus diusahakan diturunkan, pada
Tahun 2022 mencapai 11,76% turun sebesar 1,33% dari tahun 2021, namun masih
diatas tingkat kemiksinan rata-rata Provinsi Lampung sebesar 11,57%.
Bupati Wayakanan, Raden Adipati Surya mengungkapkan hal itu
saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat
Kecamatan, di gedung serba guna (GSG) Kecamatan Banjit, Waykanan, Lampung, Kamis (16/02/2023).
Musrenbang tingkat kecamatan di Banjit yang merupakan Musrenbang
terakhir setelah 14 kecamatan lain usai laksanakan acara serupa.
“Beberapa isu strategis yang masih akan kita hadapi pada
Tahun 2024, antara lain Perekonomian Kabupaten Waykanan yang masih dalam proses
pemulihan, tingkat kemiskinan masih terus kita usahakan diturunkan. Penurunan
kemiskinan kita masih diatas tingkat rata-rata Provinsi Lampung yaitu sebesar
11,57%,” kata Adipati.
Menurutnya, guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Way Kanan Tahun 2021-2026, maka
diselenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan, sebagai lanjutan musrenbang
Tingkat Kampung, yang merupakan bagian penting dalam rangka mencari masukan
untuk penyusunan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024.
Oranf nomor satu di
Waykanan itu menjelaskan, peningkatan kualitas SDM Kabupaten Waykanan pada
Tahun 2022 sebesar 68,04 poin, masih berada dibawah IP Provinsi Lampung, sebesar
70,45 poin.
“Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas
birokrasi, baru mencapai 51,43 poin,” kata dia.
Kecamatan Banjit, kata Adipati, berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
tahun 2021 baru mencapai 0,6305 kategori berkembang meningkat, pada tahun 2022
mencapai 0,6593 kategori berkembang, saat ini terdapat satu kampung maju dan 18
kampung berkembang. Dan Capaian tersebut lebih rendah dari nilai IDM Kabupaten Waykanan
yaitu 0,6912.
“Berbagai upaya yang
telah dilakukan oleh Pemda di Kecamatan Banjit pada Tahun 2022, antara lain tata
kelola pemerintahan berupa Dana Desa untuk 19 Kampung, dan penanganan
kemiskinan dalam perlindungan sosial berupa PKH untuk 3.082 KPM, BPNT untuk
38.789 Penerima serta bansos minyak goreng untuk 4.763 Penerima,” katanya.
Mengingat banyak dan kompleksnya berbagai persoalan
pembangunan Tahun 2024, bupati meminta kepada Kepala Kampung, agar melakukan
penyelenggaraan Pemerintahan dalam mengelola permasalahan pembangunan harus
terpadu.
“Khusus untuk kampung yang belum melaksanakan penegasan dan
penetapan batas Kampung, agar terus menjadi prioritas, hal ini bertujuan agar
tertib administrasi Pemerintahan semakin baik. Serta memilih program-program
yang langsung menyentuh masyarakat tentunya yang dapat meningkatkan
produktivitas ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan hibah barang milik daerah
berupa ruas jalan kepada Kampung Simpang Asam, Kampung Menanga Siamang, Kampung
Argomulyo dan Kampung Bali Sadar Utara, masing-masing satu ruas jalan.
Diminta untuk dicatat dalam neraca asset Kampung, agar Pemerintah
Kampung dapat memperbaiki atau meningkatkan asset tersebut melalui Anggaran
Belanja Kampung.
Editor : Kan’s
