 |
| caption foto: Pemkab Way Kanan Sosialisasikan Program Jampersal dan Rumah Tunggu Kelahiran. |
gentamerah.com
Way Kanan- Pelayanan Ibu
bersalin yang belum maksimal terlayani selama ini bisa lebih dioptimalkan mulai
tahun ini. Sekitar 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan
lantaran disebabkan adanya kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan
(kondisi geografis yang sulit).
Way Kanan- Pelayanan Ibu
bersalin yang belum maksimal terlayani selama ini bisa lebih dioptimalkan mulai
tahun ini. Sekitar 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan
lantaran disebabkan adanya kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan
(kondisi geografis yang sulit).
Hal tersebut diungkapkan Bupati
Way Kanan Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya, pada acara sosialisasi Program
Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), untuk ibu
bersalin, di Aula Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Kecamatan Blambangan Umpu, Senin (22/05/2017).
Way Kanan Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya, pada acara sosialisasi Program
Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), untuk ibu
bersalin, di Aula Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Kecamatan Blambangan Umpu, Senin (22/05/2017).
“Saya berharap, pelayanan
Ibu bersalin yang belum maksimal terlayani selama ini bisa lebih dioptimalkan
mulai tahun ini. Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, terdapat
kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani pada fasilitas kesehatan,
lantaran adanya kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi
geografis yang sulit), maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat,
termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia
Sehat (KIS),” katanya.
Ibu bersalin yang belum maksimal terlayani selama ini bisa lebih dioptimalkan
mulai tahun ini. Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, terdapat
kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani pada fasilitas kesehatan,
lantaran adanya kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi
geografis yang sulit), maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat,
termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia
Sehat (KIS),” katanya.
Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Juanda, yang membacakan sambutan Bupati
Raden Adipati Surya, mengungkapkan dana Jampersal merupakan dana alokasi khusus
non-fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten yang mencakup bagi
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak.
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Juanda, yang membacakan sambutan Bupati
Raden Adipati Surya, mengungkapkan dana Jampersal merupakan dana alokasi khusus
non-fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten yang mencakup bagi
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak.
“Dana Jampersal tersebut,
hanya untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah
sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran
(RTK),” kata dia.
hanya untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah
sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran
(RTK),” kata dia.
Juanda mengungkapkan, dana
Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai
melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai
melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
“Kegiatan sosialisasi ini,
kita lakukan karena Pak Bupati menginginkan supaya pemerintah daerah saat ini
bisa lebih meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
sehingga dapat menurunkan kasus komplikasi dan menurunkan angka kematian ibu
dan bayi khususnya di Kabupaten Way Kanan,” pungkasnya.
kita lakukan karena Pak Bupati menginginkan supaya pemerintah daerah saat ini
bisa lebih meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
sehingga dapat menurunkan kasus komplikasi dan menurunkan angka kematian ibu
dan bayi khususnya di Kabupaten Way Kanan,” pungkasnya.
Penulis : Muslimin
Editor : Seno
Editor : Seno
