gm.com | Lampung Utara – Antrian panjang tampak berjejal para keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH), saat pengambilan bantuan tunai di ATM Bank Mandiri Lampung Utara, Senin (01/04/2019).
Salah seorang dari penerima KPM PKH mengeluhkan kondisi tersebut. “Antrian pengambilan bantuan tunai di ATM dari tadi bukan semakin dikit, malah semakin banyak. Sering sekali kami berdesak-desakan sesama penerima PKH. Karena datang dari berbagai kecamatan dan kelurahan,” katanya, enggan disebut namanya.
Harapannya, pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat mengatasi keluhan penerima PKH tersebut, agar tidak berdesak-desakan dengan antrian yang panjang. Dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan, Sari (48), Warga Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi. Menurutnya, bagi penerima usia lanjut, hal itu sangat membahayakan. “Saya ini sudah dari pagi. Usia saya yang tua gini, takut kalau harus kedorong-dorong,” ujar dia.
Hal yang membuat antrian semakin lama, karena banyak penerima PKH tidak paham dalam pengambilan uang tunia melalui ATM. “Dulu kan bisa melalui petugas PKH. Kami tinggal kumpul aja terus dibagikan. Kalau harus semua antri begini jadi susah. Apalagi banyak yang tidak paham ATM,” ujar dia.
Yurita Sari berharap, pendamping PKH dapat memfasilitasi kembali secara kolektif pengambilan dana itu.
Sementara, Kordinator Kabupaten PKH III Lampung Utara, Desyanto,S.H, membenarkan keluhan KPM PKH saat pengambilan bantuan melalui ATM. “Pada hal sebelumnya pendamping PKH secara kolektif membantu pengambilan bantuan dan yang diberikan kepada KPM, sesuai yang didapat. Karena sejatinya pendamping tugasnya melayani KPM,” ungkapnya.
Desyanto menjelaskan kendati ada keinginan pendamping untuk kembali seperti dulu, tetapi dikhawatirkan banyak prasangka buruk. “Kami selaku pendamping prihatin, tapi mau berbuat seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya khawatir, karena nanti ada oknum-oknum yang berprasangka ataupun berpikir negatif kepada kami,” ujar dia.
Terkait pengawasan, Desyanto berharap tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah desa, atau pihak lain untuk mengawasi PKH agar tepat sasaran. “Kita berharap bantuan ini tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial di masyarakat. Penerima PKH harus benar-benar masuk katagori layak,” kata dia.
Penulis : Gian Paqih
Editor : Yana
Editor : Yana
