 |
| Wabup Way Kanan, Edward Anthony |
gentamerah.com
Waykanan- Kepala
kampung dan perangkatnya belum siap kelola dana milyaran rupiah yang dikucurkan
untuk anggaran dana desa dana anggaran dana kampung. Maih perlu adanya
pelatihan guna mengelolaan dana tersebut. Akan ada pengawasan khusus terkait
pengelolalaan dana yang terun ke kampung.
Waykanan- Kepala
kampung dan perangkatnya belum siap kelola dana milyaran rupiah yang dikucurkan
untuk anggaran dana desa dana anggaran dana kampung. Maih perlu adanya
pelatihan guna mengelolaan dana tersebut. Akan ada pengawasan khusus terkait
pengelolalaan dana yang terun ke kampung.
Hal itu
diungkapkan Wakil Bupati Waykanan, Edward Anthony kepada gentamerah.com, usai memimpin acara
musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Gedung serba
guna (GSG) Kantor camat Banjit, Selasa (28/02/2017).
diungkapkan Wakil Bupati Waykanan, Edward Anthony kepada gentamerah.com, usai memimpin acara
musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Gedung serba
guna (GSG) Kantor camat Banjit, Selasa (28/02/2017).
Edward yang
ditanya terkait kemampuan kampung mengelola dana milyaran rupiah, dengan tegas
mengungkapkan sebelum dana tersebut turun kepala kampung dan perangkatnya akan
mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan kampung. “Ya, pada
dasarnya beum ada yang siap, makanya akan kita beri pelatihan khusus dulu
mereka, jadi pengelolaanya tidak sembarangan,” katanya, didepan GSG Banjit.
ditanya terkait kemampuan kampung mengelola dana milyaran rupiah, dengan tegas
mengungkapkan sebelum dana tersebut turun kepala kampung dan perangkatnya akan
mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan kampung. “Ya, pada
dasarnya beum ada yang siap, makanya akan kita beri pelatihan khusus dulu
mereka, jadi pengelolaanya tidak sembarangan,” katanya, didepan GSG Banjit.
Menurutnya,
dana yang dikelola harus transparan karena menyangkut kemajuan kampung. Pengawasan
akan diterapkan oleh pemkab melalui inspektorat. “Nantinya akan kita bentuk tim
audit dari Inspektorat untuk mengawasi dan mengaudit pengelolaan dana kampung
itu. Auditor yang akan kita bentuk akan bekerja secara maksimal, jadi sebelum
laporan pengelolaan keuangan diserahkan ke BPK, auditor akan melakukan audit
dulu,” ujarnya.
dana yang dikelola harus transparan karena menyangkut kemajuan kampung. Pengawasan
akan diterapkan oleh pemkab melalui inspektorat. “Nantinya akan kita bentuk tim
audit dari Inspektorat untuk mengawasi dan mengaudit pengelolaan dana kampung
itu. Auditor yang akan kita bentuk akan bekerja secara maksimal, jadi sebelum
laporan pengelolaan keuangan diserahkan ke BPK, auditor akan melakukan audit
dulu,” ujarnya.
Mantan
kepala badan keuangan Waykanan tersebut mengingatkan kepada kepala kampung agar
tidak main-main dengan pengelolaan dana yang disebut anggaran pendapatan dan
belanja kampung (APBK). “Kalau sudah masuk kampung, tidak da pemilahan apakah
itu ADD atau Adk, semua dimasukan dalam APBK, karena akan ada sumber lain nanti
dasana. Jadi jangan main-main pengelolaanya, kalau tidak mau berurusan secara
hukum,” kata dia.
kepala badan keuangan Waykanan tersebut mengingatkan kepada kepala kampung agar
tidak main-main dengan pengelolaan dana yang disebut anggaran pendapatan dan
belanja kampung (APBK). “Kalau sudah masuk kampung, tidak da pemilahan apakah
itu ADD atau Adk, semua dimasukan dalam APBK, karena akan ada sumber lain nanti
dasana. Jadi jangan main-main pengelolaanya, kalau tidak mau berurusan secara
hukum,” kata dia.
Dalam pengelolaan
dana kampung, Edwar meminta agar kepala kampung dapat koordinasi dengan badan
permuyawaratan kampung (BPK) dan akan di pandu oleh pendamping desa. “Coba
kepala kampung itu singkron dengan BPK, jadi bisa saling urun rembuk. Disana juga
ada pendamping desa, yang fungsinya membantu kepala kampung dalam pengelolaan
keuangan, bukan jadi penentu,” kata wakil bupati.
dana kampung, Edwar meminta agar kepala kampung dapat koordinasi dengan badan
permuyawaratan kampung (BPK) dan akan di pandu oleh pendamping desa. “Coba
kepala kampung itu singkron dengan BPK, jadi bisa saling urun rembuk. Disana juga
ada pendamping desa, yang fungsinya membantu kepala kampung dalam pengelolaan
keuangan, bukan jadi penentu,” kata wakil bupati.
Penulis : Warseno
Editor : Seno
Editor : Seno
