Editor : Seno
Santriwati Di Lamsel Dicabuli Oknum Ustad, Bupati Zainudin Malu
gentamerah.com| Lampung Selatan- Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan mengaku sedih dan prihatin, terkait kejadian dugaan kasus pencabulan dan LGBT yang terjadi disalah satu pondok pesantren yang ada di wilayahnya.
Hal tersebut diungkapkan saat melakukan bersilaturahmi dengan para Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Islam se – Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Pemkab setempat, Kamis (18/01/2018).
“Saya sedih dan prihatin tentang kejadian itu, malu saya sebagai kepala daerah hal tersebut bisa terjadi,” ucap Zainudin.
Menurutnya, Kementerian Agama agar mendata ulang semua pondok pesantren yang asa di kabupaten terserbut, baik yang sudah ada izin maupun yang belum, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Saya minta untuk kepada kepala Kementrian Agama Lampung Selatan, mendata ulang ponpes. Bukan mempersulit atau apa, bagi yang berlum miliki izin akan dibantu penyelesaiannya. Semua ini supaya kita bisa tahu dan mencegah sejak dini kejadian seperti ini,” ujarnya.
Bupati menghimbau kepada pimpinan pondok pesantren, agar tak mudah percaya dengan ustadz yang mendaftar sebagai guru dipondok pesantren, dengan cara memverifikasi calon guru atau ustadz yang akan mengajar dengan cara cek ijazah ditempat sekolahnya dulu, dan kelengkapan kependudukanya.
“Jangan cepat percaya,, coba akalau ada calon ustad masuk didata dulu ijazah, keluarga, KK, KTP dan riwayatnya,” ujarnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama Lampung Selatan, Sukandi mengatakan, tujuan dikumpulkannya para pimpinan ponpes dan ormas se-kabupaten Lampung Selatan untuk menindak lanjuti kasus yang terjadi.
“Dimedia sudah ramai tentang kasus pencabulan dan LGBT disalah satu pondok pensantren tempat kita ini. Makanya kami mengundang bapak ibu untuk bermusyawarah, agar hal yang tersebut tidak terjadi lagi,” ujar Sukandi.
Penulis : Adiyana
Editor : Seno
Editor : Seno
Rekomendasi untuk kamu
Beredar postingan sebuah video di media Sosial oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada, KPU Lampung Utara menganggarkan dana publikasi kisaran sebesar Rp.495 juta
Dalam webinar bertajuk “Wartawan Main Dua Kaki” yang diadakan pada Selasa (22/10/2024), Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menekankan pentingnya hak jawab
Saat ini banyak wartawan yang hanya bermodal Id Card tapi tidak ada produk jurnalisnya, muncul tanpa berita alias Wartawan Muntaber.
Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo melaporkan dugaan ancaman keselamatan yang diterimanya dari seorang pengusaha tambang emas ilegal