 |
| Rapat BPK |
gentamerah.com // Waykanan – Diduga pendataan penerima bantuan Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Kampung Negeribaru Kecmatan Blambanganumpu, Waykanan tidak transparan. Pendataan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai wakil warga dikampung setempat.
Akibat salah sasaran pembagian BLT tersebut, puluhan warga ngeluruk ke kantor DPRD Waykanan.
Anggota BPK Negeribaru, Edi Siswana mengaku tidak pernah mengetahui siapa saja penerima BLT tersebut. “Kami dari BPK tidak pernah tahu siapa saja warga yang menerima BLT. Karena dari pendataan sampai pembagian, kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi dikasih data para penerima sama sekali tidak,” katanya.
Edi juga menyayangkan, PJ Kepala Kampung Setmpat, Gajah Tera yang tidak mau melibatkan BPK dalam pendataan BLT, sehingga berakibat ngluruknya para warga lain yang seharusnya layak terima BLT tetapi tidakendapatkan, ke Kantor DPRD.
“Saya sendiri terkadang berpikir, apakah saya sebagai BPK Kampung Negeribaru ini dianggap bodoh atau cuma sebagai pelengkap di kampung aja. Padahal kami ini juga tahu aturan, bagaimana seharusnya pendataan BLT itu,” ujarnya, Jumat (29/05/2020).
Sementara itu, saat dihubungi Via ponsel dan SMS, PJ Kakam Negeribaru, tidak tidak ada respon.
Diketahui, aksi massa yang dilakukan sebagian masyarakat Negeribaru ke kantor DPRD Waykanan, Kamis (28/05/2020), meminta keadilan tentang penyaluran BLT.
Massa dikoordinator oleh Andi Azhar, Azis,Rivan Yulizar dan beberapa masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak perna mendapatkan bantuan apapun dari kampung setempat.
Kedatangan masyarakat Negeribaru di sambut ketua tim pansus DPRD setempat, Hamim Akbar.
Dihadapan para wakil rakyat itu, seorang wanita mengaku sangat miskin tetapi tidak pernah dapat bantuan. “Saya janda pak, sudah sepuluh tahun, tinggal di dusun Sumberagung. Saya kerja bersihkan kebun orang, upahnya sehari Rp50ribu, itupun tidak setiap hari. Kadang saya mencari sayuran dipinggir-pinggir kali lalu saya jual keliling kampung. Padahal photokopi KK dan KTP saya sering betul diminta aparat kampung, tapi sampai sekarang saya tidak pernah dapat bantuan apapun,” kata Parsih, janda dengan empat orang anak.
Hal senada juga diungkapkan salah satu warga. “Anak Saya suda delapan tahun cacat. Jangankan untuk berobat anak saya, untuk kebutuhan sehari-hari aja sulit. PKH kami gax dapat, BNPT juga tidak. Katanya banyak bantuan dari pemerintah karna virus corona ini,kok kami gak dapat, padahal data saya suda berapa kali diminta aparat kampung,” ujarnya.
Menanggapi masalah tersebut, tim pansus DPRD Kabupaten Waykanan, mengaku akan menyelesaikan secepatnya dan akan memanggil PJ kakam Negeribaru, Gajah Tera SH.MH dan Camat Blambanganumpu.
—-
Penulis : Yoyon M
Editor : Seno
