Laporan : Gian Paqih
Gentamerah.com || Lampung Utara – Puluhan mahasiswa yang
tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampura gelar aksi damai ,
menyuarakan empat tuntutan ke Kejaksaan
Negeri Lampura dan tiga tuntutan ke Dewan
perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setempat.
Massa yang mendatangi Kantor Kejari Lampura meminta agar Kejari
Lampura dapat transparan, tegas dalam melaksanakan tugas penanganan kasus-kasus
tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten setempat. Di Gedung Wakil Rakyat,
pengunjuk rasa meminta DPRD turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) dan kenaikan harga listrik (TDL).
Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, Riza Yasirman mengatakan,
HMI sebagai dari elemen masyarakat Lampung Utara yang berperan melakukan
kontrol sosial, serta penyambung lidah masyarakat luas, berkomitmen berdiri
tegak digarda terdepan untuk mendorong Indonesia terkhusus Lampung Utara bersih
dari perilaku korupsi, agar cita-cita Indonesia mewujudkan sila ke 5 dari Pancasila,
benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Atas dasar itulah, maka HMI Cabang Kotabumi melakukan
aksi unjuk rasa di Kejari Lampura dengan tuntutan yang harus dipenuhi, pertama
meminta Kejari Lampura untuk transparan, tegas dalam melaksanakan tugas
penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Lampung Utara,” katanya.
Kedua, jangan tebang pilih atau takut akan intervensi dari
pihak manapun. Ketiga, Kejari Lampura harus menjaga Marwah, agar tidak dinilai
lemah (mandul) dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kemudian keempat,
HMI akan mengawal setiap kasus tindak pidana korupsi yang ada di Lampung
Utara,” kata Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi Riza Yasirman, saat gelar
unjuk rasa dikantor Kejari Lampura, Kamis (22/09/2022).
Unjuk rasa yang merangsek ke Gedung wakil rakyat daerah, HMI
Menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak memikirkan imbas yang
dirasakan masyarakat, terlebih Indonesia masih masuk dalam bagian pemulihan
ekonomi setelah terjadinya Pandemi Covid-19.
Atas dasar analisa keadaan sosial hari ini, maka HMI dengan
tegas menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak
kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diwujudkan dengan cara melakukan aksi
protes demonstrasi di setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
Tiga tuntutan yang dilontarkan para pengunjuk rasa di DPRD, pertama
menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan masyarakat luas
terkhusus masyarakat kelas menengah kebawah, dan pelaku usaha mikro kecil
menengah (UMKM) yang pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, yang kedua
Meminta pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan yang
ketiga meminta pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak.
Sementara, Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Joni Bedyal
menyatakan sepakat dengan apa yang dituntut oleh HMI.
“Tanggapan kami sebagai anggota dewan Lampung Utara,
tidak bisa memenuhi 45 anggota dewan, kami menanggapinya khususnya dari fraksi
Demokrat, menolak penuh kenaikan harga BBM, apa yang telah disampaikan oleh
adik-adik mahasiswa itu, kami sepakat sekali,” kata Joni Bedyal didampingi
Herwan Mega dan Anggota DPRD Ria Kori
dari Fraksi PKS.
Editor : Kan’s
