gentamerah.com| Pesawaran- Sekertaris Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Pesawaran, Lampung mengaku tidak tahu kedatangan puluhan PPK dan PPS ke kantornya. Pasalnya, kedatangnnya tersebut tidak jelas.
“Kemarin, Senin (06/08/2018), saya ada dikantor saat kedatangan PPK dan PPS. Namun, kedatangan meraka itu diluar sepengatahuan lembaga. Jumlah yang datang cukup banyak, tapi dikatakan unjuk rasa, bukan, dikatakan rutin nitas pekerjaan juga bukan, saya nyatakan ini remang –remang,” kata Sekertaris KPU Pesawaran, Budi Utomo, kepada gentamerah.com, diruang kerjanya, Selasa ( 07/08/2018 ).
Ditanya terkait adanya surat penolakan pembelian laptop menggunakan anggaran PPK dan PPS yang dipandegani Sekretaris KPU, Budi Utomo mengaku sebagai pengguna anggaran bebas menentukan kebijakan. “Terkait sewa peralatan itu, saya ini pengguna anggaran, jadi apa yang disampaikan itu, bisa saya terima, tidak saya terima juga bisa,” ucap Budi.
Menurutnya, pembayaran isentif PPS maupun PPK, tidak dengan cara diberikan uang tunai. “Gimana kita mau menyunat uang PPK dan PPS, untuk pencairan gaji mereka saja, kita menggunakan Cek giro dan ditransfer ke rekening masing- masing PPK dan PPS. Jadi, yang tidak boleh itu pemotongan uang kehormatan ( gaji ). Saya juga sudah menghimbau supaya jangan ada pemotogan gaji,” tegasnya.
Budi, menjelaskan, kebijakan memberikan laptop tersebut demi kelancaran pesta demokrasi di tahun 2019 yang akan datang. “Pemberian Laptop itu, merupakan salah satu evaluasi saya pada saat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung, yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Sebab, saya tidak mau ada penyimpangan, dengan adanya surat pertanggung jawaban ( SPJ) fiktif,” ujarnya.
Sebagai pengguna anggaran, kata Budi, wajib melakukan desain ulang, sehingga anggaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. “Pembiyayaan juga harus Jelas. Saya juga punya hak penuh dan evaluasi monitoring pengawasan sampai dengan pemberhentian anggaran, bila tidak jelas peruntukannya. Mengenai uang sewa, itu memang ada,” jelasnya.
Dalam aksi PPK dan PPS Pileg Pilpres tersebut, mengajukan dua tuntutan, menolak kebijakan pemberian laptop dan meminta agar komisoner memberikan teguran keras kepada Sekertaris KPU.
“Saya kuasa pengguna anggaran, kalau komisoner mau menegur saya, tegur saja tidak apa- apa, asalkan menggunakan dasar dan aturan. Ingat, kita punya ijab, saya kuasa uang mereka,” geram Budi.
Penulis : Ali Mubaroq
Editor : Seno
Editor : Seno
