OTT KPK di Lampung Tengah, Tidak Ada Kepala Daerah Yang Ditangkap
gentamerah.com |Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lampung Tengah, ternyata terindikasi kuat terhadap sejumlah anggota DPRD, dan hingga saat ini belum mengamankan seorang kepala daerah.
Dari pernyataan ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (14/2/2018), selain anggota DPRD, Lembaga Anti Rasuah Indonesia tersebut juga mengamankan pejabat pemda, pegawai pemkab, hingga pihak swasta. “Tidak ada kepala daerah yang kami amankan sampai detik ini,” ujar Febri, tadi malam.
Menurutnya, sebanyak 14 orang diamankan dalam OTT tersebut. KPK juga menemukan uang tunai pecahan Rp 100 ribu yang ditemukan dalam kardus.
“Yang pasti, kami konfirmasi memang ada kegiatan, ada 14 orang yang diamankan, dan ditemukan uang didalam kardus pecahan Rp 100 ribu,” katanya.
Febri mengungkapkan, dari OTT tersebut, ada dugaan kebutuhan persetujuan antara Pemkab Lampung Tengah dan DPRD. Persetujuan itu terkait pinjaman daerah ke perseroan di pusat.
“Ada kebutuhan persetujuan antara Pemkab dan DPRD untuk kebutuhan pinjaman daerah ke perseroan di pusat. Perseroan yang ada di pusat kan perlu persetujuan DPRD sehingga ada pihak tertentu yang mencoba memberi kepada anggota DPRD,” jelasnya.
Kabiro Humas KPK itu menyatakan akan ada proses lebih lanjut yang dibawa ke kantor KPK. “Nanti akan kami sampaikan. Mungkin besok pagi sekali sudah sampai,” tutur dia. (Sumber Detik News)
Rekomendasi untuk kamu
Beredar postingan sebuah video di media Sosial oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada, KPU Lampung Utara menganggarkan dana publikasi kisaran sebesar Rp.495 juta
Dalam webinar bertajuk “Wartawan Main Dua Kaki” yang diadakan pada Selasa (22/10/2024), Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menekankan pentingnya hak jawab
Saat ini banyak wartawan yang hanya bermodal Id Card tapi tidak ada produk jurnalisnya, muncul tanpa berita alias Wartawan Muntaber.
Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo melaporkan dugaan ancaman keselamatan yang diterimanya dari seorang pengusaha tambang emas ilegal