Editor : Seno
Diduga Lelang Proyek Bermasalah, Ratusan Massa Merangsek Pemkab Lamteng
gentamerah.com|Lampung Tengah – Diduga pelaksanaan tender beberapa proyek di Lampung Tengah (Lamteng)bermasalah, LSM Lesper dan Bara-JP Lampung Tengah, mendesak
Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunda proses tender lelang proyek Pengadaan Barang dan Jasa.
Dua LSM menyampaikan desakan tersebut saat ngeluruk Pemkab Lamteng, bersama ratusan massa dari berbagai kalangan, pengunjuk rasa tiba di lapangan Merdeka Gunungsugih, sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (25/6/2018).
Ratusan massa yang berjalan kaki bergerak dari lapangan menuju Kantor Bupati Lamteng. Sekitar 14 orang perwakilan massa, di terima Asisten Bidang (Asbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Usman Nahrawi, dan berembuk di ruang rapat Asisten.
Dihadapan Asbid Kesra, para perwakilan massa menyampaikan dugaan kecurangan dan kesalahan, yang sengaja dilakukan panitia lelang. Karenanya mereka meminta agar Pemkab Lamteng melakukan perbaikan.
Selian meminta penundaan lelang, perwakilan massa juga meminta pergantian anggota panitia lelang, perbaikan sistem dan transparan dalam proses lelang. Perwakilan massa memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Plt. Bupati untuk menyelesaikannya.
“Kami minta kepada Bapak Plt. Bupati, agar segera menyelesaikan semua persoalan ini dalam waktu paling lama 10 hari. Bila tidak juga selesai, maka kami akan kembali unjuk rasa, dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Ketua Bara-JP Lamteng, Yunisa Putra.
Menanggapi tuntutan massa, Asbid Kesra, Usman Nahrawi mengatakan, akan segera menyampaikan semuanya kepada Plt. Bupati Loekman Djoyosoemarto. Mengenai hasilnya seperti apa, ia berjanji akan segera menyampaikan kepada perwakilan massa.
“Semua keluhan, pengaduan dan tuntutan yang telah disampaikan, secepatnya akan kami sampaikan kepada bupati. Kami minta, kita semua bisa bersabar,” harap Usman Nahrawi.
Penulis : Gunawan
Editor : Seno
Editor : Seno
Rekomendasi untuk kamu
Beredar postingan sebuah video di media Sosial oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada, KPU Lampung Utara menganggarkan dana publikasi kisaran sebesar Rp.495 juta
Dalam webinar bertajuk “Wartawan Main Dua Kaki” yang diadakan pada Selasa (22/10/2024), Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menekankan pentingnya hak jawab
Saat ini banyak wartawan yang hanya bermodal Id Card tapi tidak ada produk jurnalisnya, muncul tanpa berita alias Wartawan Muntaber.
Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo melaporkan dugaan ancaman keselamatan yang diterimanya dari seorang pengusaha tambang emas ilegal