gentamerah.com| Lampung Tengah – Warga Lampung Tengah kecewa terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pasalnya para wakil rakyat tersebut dianggap tidak mampu melakukan fungsi kontrolnya, terkait pengelolaan dan pembangunan pasar Bandarjaya Plaza (BJP) Lampung Tengah (Lamteng).
“Apa hasil DPRD memanggil pengelola BJP, gak nyimpul ya,” tulis, Drs. Supriyanto, melalui percakapan WhatsApp (WA), Rabu (18/7/2018).
Ditambahkannya, menyikapi pengelolaan dan pembangunan pasar BJP, yang tidak berjalan sesuai kesepakatan bersama, antara pihak pengelola PT. Pandu Jaya Buana (PJB) dengan Pemkab Lamteng, mestinya DPRD setempat cepat mengambil sikap.
Menurut dia, seharusnya sikap yang dilakukan para wakil rakyat tersebut, menggunakan haknya sebagai pengawas. Jika sudah jelas kenyataan dilapangan terbukti tidak berjalan. DPRD mengambil tindakan tegas, dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“DPRD harus tegas, minta Pemkab Lamteng untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar pengelolaan pasar tidak diserahkan kepada pihak ketiga, yang tak jelas dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.
Hal yang lebih penting lagi, kata Supriyanto, Pemkab Lamteng harus sudah berfikir, bagaimana memanfaatkan seluruh aset daerah, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Tidak justru memberikan peluang bagi orang luar, untuk menangguk keuntungan secara pribadi.
“Pemerintah daerah harus berani ambil sikap, masyarakat harus sejahtera dengan adanya pengembangan pasar, yang dilakukan secara profesional oleh BUMD, karena pasar sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Supriyanto.
Penulis : Gunawan
Editor : Seno
Editor : Seno
