Gentamerah.com || Lampung Utara – Terkait dugaan kelangkaan obat yang ada di rumah sakit daerah (RSD) Mayjend HM Ryacudu dikarnakan mempunyai tunggakan yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga dengan total hutang mencapai Rp. 11 Milyar, Bupati Lampura mengaku masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Lampung dan inspektorat.
“Persoalannya bukannya kelangkaan obat, kita masih punya pinjaman yang belum terselesaikan ini masih dalam proses, kita sudah minta inspektorat dan BPKP untuk lakukan audit. Nanti kita akan sampaikan setelah hasil audit BPKP selesai,”Kata bupati Lampura, H. Budi Utomo, SE.,MM saat menghadiri acara paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (07/06/2021)
Budi Utomo menjelaskan, bahwa pelayanan tetap berjalan dan obat masih bisa diupayakan dengan cara umum, direktur rumah sakit setempat dengan mengambil kebijakan.
Saat ditanya terkait hutang mencapai Rp. 11 Milyar, apakah masih dilakukan audit oleh inspektorat dan BPKP, Sedangkan sudah mau berjalan tiga bulan lamanya.
“Belum-belum, kalau sudah ada, pasti nanti kita sampaikan karena itu harus dipublikasikan setelah ada hasilnya,”kata dia.
Saat ditanya apakah belum ada solusi untuk keuangan obat, Bupati Lampura mengaku solusinya ada, karena ada direktur yang bisa menangani hal tersebut.
“Solusinya ada, itulah nantinya diuji seorang pemimpin, dia kan seorang direktur sama saja kepala dinas lainnya, nah inikan diuji bagaimana cara dia menyelenggarakan itu. Disitulah kinerja yang kita ukur,”terang dia.
Terkait tudingan bahwa RSUD setempat bangkrut dan tidak mampu membeli obat, dengan nada tinggi Budi Utomo mengatakan anggaran harus diverifikasi.
“Enggak mampu apanya, ingatnya apapun yang disebut dengan angka itu harus ada verifikasi, kalo dia enggak itu berarti menyalahgunakan uang negara. bukan enggak ada, uang ada kita bisa bantu tapi tidak bisa semerta-merta hanya katanya-katanya maka kita tunggu hasil dari pada BPKP,”pungkasnya.
Peryataan bupati Lampura tersebut teryata berbanding balik dengan tim khusus irbanwil V inspektorat Lampura, bahwa hingga detik ini belum ada audit yang dilakukan oleh pihak BPKP provinsi Lampung kepada rumah sakit plat merah tersebut, audit tersebut baru mau dilakukan bulan Juni ini
“Kita sudah melayangkan surat kepada BPKP, dalam bentuk memohon untuk join audit, jadi ada kerjasama audit dengan BPKP. Cuman BPKP meminta mohon bersabar, karna ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dituntaskan mereka dan insyaallah dibulan Juni ini tapi tepatnya saya kurang tahu persis tapi dia kita sudah kontak yang ketiga kalinya mereka bilang dibulan Juni ini,”Kata kepala irbanwil V inspektorat Lampura, hairul fadilah, saat usai menghadiri acara paripurna digedung DPRD setempat.
Saat ditanya, sejak bulan-bulan kemarin APIP dan BPKP belum melakukan audit kepada rumah sakit tersebut, kepala Irbanwil V khusus inspektorat Lampura membenarkan terkait hal itu.
“Kita menunggu tim dari BPKP yang mau bergabung dengan kita disini, belum melakukan masih dalam proses. Saya sudah minta dengan mereka untuk lakukan joint audit, Seperti apa yang saya sampaikan waktu itu kita mau menyajikan data yang valid dan bisa di pertanggungjawabkan,”Pungkasnya.
