Lampung Utara – Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada, KPU Lampung Utara menganggarkan dana publikasi kisaran sebesar Rp.495 juta untuk media cetak, elektronik dan online serta radio diduga kocok bekem.
Dana tersebut terbagi menjadi tiga kategori kegiatan, untuk pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan beberapa waktu di GSG Islamic center kotabumi. Kemudian debat kandidat calon kepala daerah dan yang terakhir proses penghitungan suara hingga pleno penetapan pemenang kontestasi pilkada.
Pengumuman resmi pasangan calbup-Cawabup Rp.95 juta, ternyata untuk kampanye hanya debat publik Rp.200 juta dan penghitungan suara serta rekapitulasi Rp.200 Juta.
Hal tersebut disampaikan kesekretariatan KPU saat pertemuan dengan para awak media dan dihadiri ketua KPU Marswan Hambali, Komisioner Yudi, Aprizal Ria, Teddy dan sekretaris KPU horizon yang dilaksanakan pada Minggu sore 22 September 2024 lalu.
Dalam kategori publikasi pertama saat pelaksanaan pengumuman paslon dan pengundian nomor urut, para awak media hanya mendapatkan uang liputan sebesar Rp.100 ribu/media, itupun tidak semuanya dapat, dengan alasan dana terbatas, sebab acara tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga event organizer (EO).
Ternyata hal yang sama dilakukan pada debat publik kandidat yang diselenggarakan KPU Lampura, kembali menggunakan EO.
Aprizal Ria, salah satu Komisioner KPU Lampura mengatakan, tidak tahu mengenai anggaran dan tehnis kegiatan. Ia menyarankan untuk menanyakan ke sekretariat KPU.
“Gak tau kita soal itu, komisioner ga boleh masuk masuk ranah itu, ke sekretariat aja PPK nya tanya Yudi Pramadani,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu sore (27/10/2024).
Dihubungi via telpon genggamnya, Teddy, salah satu kasubbag bagian tehnis mengatakan, kegiatan tersebut didalam e-katalog telah melalui EO. Soal nilai anggaran publikasi, juga tidak mengetahui.
“Pokoknya udah sama EO semua, di e-Katalog,” katanya singkat.
Teddy mengungkapkan, akan mengirimkan nomor Yudi, PPK kegiatan tersebut. Namun, sampai berita ini diterbitkan Kasubbag Teddy itu tidak mengirimkan nomor ponsel Yudi PPK guna diwawancarai.
Sementara itu, Mirza, Ketua IWO Lampung Utara mengaku sangat menyayangkan sikap KPU Lampura.
“Semestinya hal begini bisa diatasi oleh penyelenggara. Urusan publikasi seperti ini saja, KPU tidak tegas, lempar sana lempar sini, kalau seperti ini kesannya KPU tebang pilih, maen kocok bekem, kawan-kawan di Lampung Utara banyak kenapa hanya media tertentu saja yang dapat publikasinya,” tegasnya, Senin (28/10/2024).
Mirza meminta KPU terbuka tanpa nepotisme dalam soal dana publikasi harus jujur dan adil kepada rekan media yang ada di Lampung Utara.
“Saya denger selain semuanya dikelola EO, teman-teman media mendapatkan uang liputan, hanya Rp.100 ribu, itu juga ga semuanya dapet, padahal kita tau anggaran publikasi itu ratusan juta, jelas ini gak adil, ” pungkasnya.
