DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

  

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Gentamerah.com || Lambar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna istimewa
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-59 dengan
tema “Lampung bersinergi, Lampung berprestasi” yang diselenggarakan di Ruang
Sidang Maghgasana DPRD Lambar, Selasa (21/03/23).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh, Pj. Bupati Lambar,
Nukman, Unsur Forkompimda Lambar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan undangan lainnya. Pada kesempatan
ini Ketua DPRD Lambar, Edi Novial selaku pemimpin rapat mengatakan, kegiatan
hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Lampung yang
telah terbentuk 59 tahun lalu. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat
menjadikan momen ini sebagai energi dalam melakukan pembangunan Provinsi
Lampung.

“Perlu kami sampaikan pada tanggal 14 Maret yang lalu
pimpinan DPRD Lambar menerima surat dari Pj. Bupati Lambar prihal pelaksanaan
sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-59 Provinsi Lampung tahun
2023. Maka dengan rapat badan musyawarah DPRD Lambar pada tanggal 14 Maret
telah menetapkan tanggal 21 Maret atau hari ini sebagai pelaksanaan sidang
paripurna istimewa hari jadi ke-59 Provinsi Lampung,” katanya.

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Dikatakan Edi, terdapat sejarah panjang dalam pembentukan
Provinsi Lampung menjadi pemerintahan sendiri. Di mana, sebelumnya menjadi
provinsi dibentuk Keresidenan Lampung yang tergabung dengan Provinsi Sumatera
Selatan (Sumsel).

Sampai dengan tahun 1962 dengan adanya keputusan bersama
dari seluruh bupati atau kepala daerah dan residen Lampung terbentuklah petitie
berupa tuntutan agar keresidenan Lampung diubah setatusnya menjadi daerah
Swatantra tingkat I atau Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) I Lampung yang
terpisah dengan Daswati Sumsel.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Edi, sembilan partai
politik yang ada pada waktu itu mengambil inisiatif dengan membentuk panitia
dengan mengundang seluruh organisasi massa dan cabang partai dalam rapat yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1963. Di mana, dalam rapat secara resmi
membentuk panitia serta menegaskan program perjuangan penuntutan Daswati I
Lampung yang bertempat di Gedung BPR Tanjung Karang.

Upaya lain juga terus dilakukan sebagai langkah mensukseskan
perjuangan, salah satunya dengan membentuk perwakilan panitia di Kota Palembang
dan Ibukota Jakarta yang diserahkan Achmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Salah
satu tugasnya, yakni sebagai penghubung panitia dengan Daswati I Sumatera Selatan
dan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1964 
Gubernur Sumatera Selatan mengadakan rapat dinas yang dihadiri catur tunggal
para bupati, walikota, anggta DPRGR/BPH tingkat I dan Ketua Front Nasional
se-Keresidenan Lampung yang membicarakan persiapan-persiapan pembentukan
Daswati I Lampung.

“Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tanggal 14
Desember 1963 nomor : 14 Desember 1963 nomor : BK/2103/5-472-1313.3, kemudian
pemerintah deswati I Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 8
Januari 1964 dengan nomor : L.5/1964 oleh pemerintah pusat pada perinsipnya
telah menyetujui pembentukan daerah Swatantra tingkat I Lampung,” katanya
lagi.

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Dengan itu, dibentuk team asistensi yang bertugas membantu
Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pemindahan hak, tugas kewajiban dan wewenang dalam urusan
pemerintahan dari pemerintah Sumsel ke Pemerintah Daerah Lampung.

Antaranya, mengenai soal kepegawaian, harta benda baik yang
bergerak maupun tidak bergerak urusan dari intansi tingkat I Sumsel dan
lain-lain.

“Tepat pada tanggal 18 Maret 1964 Bapak Kusno Dhanupojo
dilantik menjadi penjabat Gubernur Lampung oleh Menteri Dalam Negeri yang
diwakili oleh Bapak Eny Karim. Dan pada Pukul 20.00 WIB menjadi detik-detik
bersejarah upacara serah terima pemerintah daerah dari gubernur, kepala daerah
yang disaksikan oleh bapak Eny Karim yang sebagai wakil Menteri Dalam Negeri,”
ucapnya.

Tinggalkan Balasan