Palembang – Penghentian operasional mendadak dilakukan terhadap SPPG Ilir Barat I Lorok Pakjo di Kota Palembang setelah ditemukan penyajian menu yang tidak sesuai ketentuan selama Ramadan.
Keputusan tegas itu diambil langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari penguatan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumbagsel, Nurya Hartika Sari, membenarkan langkah tersebut. Ia menegaskan, penghentian bersifat sementara dan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Benar, SPPG Ilir Barat I Lorok Pakjo di-suspend. Keputusan langsung dari pusat sebagai bagian dari penguatan pengawasan kualitas layanan,” ujar Nurya kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, temuan pelanggaran berkaitan dengan kualitas penyajian makanan serta ketidaksesuaian terhadap petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG selama Ramadan. BGN disebut tidak memberikan toleransi terhadap potensi risiko yang bisa berdampak pada kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Langkah suspend, lanjutnya, bukan penghentian permanen, melainkan evaluasi menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan terhadap manajemen dapur, proses pengolahan bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan.
“Kami periksa rantai pasok bahan makanan, kebersihan dapur, sampai prosedur pengendalian kualitas. Semua harus sesuai standar keamanan pangan,” tegasnya.
Selama masa evaluasi, pengelola SPPG diwajibkan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi tim pengawas. Operasional baru dapat dibuka kembali setelah seluruh catatan perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang oleh BGN.
“Tidak ada toleransi terhadap standar mutu. Setelah semua rekomendasi dipenuhi dan layak, baru bisa beroperasi kembali,” katanya.
BGN memastikan pengawasan akan diperketat, terutama selama Ramadan yang memiliki pola konsumsi dan distribusi berbeda dari hari biasa. Pemerintah menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan.
