gentamerah.com // Jakarta – Setelah melakukan OTT terhadap Bupati Indramayu, Jawa Barat,
Supendi (SP) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap duit Rp 200 juta,terkait
proyek di Dinas PUPR. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), di
Kalimantan Timur (Kaltim).
Supendi (SP) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap duit Rp 200 juta,terkait
proyek di Dinas PUPR. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), di
Kalimantan Timur (Kaltim).
“Tim kita sedang ada di Kaltim, tapi masih didalam pengembangan. Sudah
ada beberapa orang (diamankan),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan
di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).
ada beberapa orang (diamankan),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan
di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).
Basaria belum menjelaskan identitas pihak yang diamankan dan terkait
kasus apa, hanya menyebutkan total yang diamankan sebanyak delapan orang. “Akan
dibawa besok pagi, kalau tidak salah ada
delapan orang,” ucapnya.
kasus apa, hanya menyebutkan total yang diamankan sebanyak delapan orang. “Akan
dibawa besok pagi, kalau tidak salah ada
delapan orang,” ucapnya.
Pihak yang diamankan KPK tersebut masih berstatus sebagai saksi. KPK
punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Sementara Bupati Indramayu, Supendi menerima suap duit dari Carsa AS
(CAS), pihak swasta yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.
Selain Bupati, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah
(OMS) dan Kepala Bdang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono (WT) sebagai tersangka.
(CAS), pihak swasta yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.
Selain Bupati, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah
(OMS) dan Kepala Bdang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono (WT) sebagai tersangka.
KPK menyebut Omarsyah diduga menerima total Rp 350 juta. Sedangkan WT diduga
menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019.
menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019.
“Uang yang diterima OMS dan WT diduga juga diperuntukkan untuk
kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri,”
kata Basaria.
kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri,”
kata Basaria.
Menurut KPK, pemberian yang dilakukan CAS kepada Bupati Indramayu dan
pejabat Dinas PUPR diduga bagian dari commitment fee 5-7 persen dari nilai
proyek.
pejabat Dinas PUPR diduga bagian dari commitment fee 5-7 persen dari nilai
proyek.
CAS diketahui mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR dengan
nilai proyek Rp 15 miliar. Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan CV Agung
Resik Pratama dan juga pinjam bendera ke perusahaan lain.
nilai proyek Rp 15 miliar. Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan CV Agung
Resik Pratama dan juga pinjam bendera ke perusahaan lain.
Proyek tersebut adalah proyek pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan
Jalan Gadel, pembangunan Jl Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jl
Bondan-Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan-Cilandak (Tim/dtk)
Jalan Gadel, pembangunan Jl Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jl
Bondan-Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan-Cilandak (Tim/dtk)
