gentamerah.com // Jakarta – Berepa gaji menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang resmi dilantik dalam Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan ini
dilangsungkan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
dilangsungkan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Total ada 34 menteri yang dilantik Jokowi. Para menteri akan menerima
gaji dan tunjangan yang terbilang biasa, tapi tentu bukan itu saja yang akan
mereka terima.
gaji dan tunjangan yang terbilang biasa, tapi tentu bukan itu saja yang akan
mereka terima.
Berikut deretan fakta seputar gaji menteri yang dirangkum detikFinance:
1. Total Gaji dan Tunjangan
Tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp
13.608.000 setiap bulannya.
68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp
13.608.000 setiap bulannya.
Sedangkan gaji pokok para menteri sebesar Rp 5.040.000. Jika ditotal,
gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.
gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.
2. Dana Lain-lain
Gaji menteri dan tunjangan di atas tentu belum semuanya. Nilai di atas
belum termasuk dana operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana
taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai Rp 100-150
juta. Selain itu, menteri juga menerima rumah dinas, kendaraan dinas dan
jaminan kesehatan.
belum termasuk dana operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana
taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai Rp 100-150
juta. Selain itu, menteri juga menerima rumah dinas, kendaraan dinas dan
jaminan kesehatan.
3. Lebih Kecil Dibanding Gaji Anggota DPR
Dibandingkan dengan gaji anggota DPR RI, gaji dan tunjangan menteri
terbilang lebih kecil. Gaji dan tunjangan anggota DPR dimuat dalam Surat Edaran
Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Selain itu, diatur pula dalam
Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015
terbilang lebih kecil. Gaji dan tunjangan anggota DPR dimuat dalam Surat Edaran
Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Selain itu, diatur pula dalam
Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015
Di situ tertulis gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4.200.000. Anggota DPR
juga mendapat sejumlah tunjangan yakni tunjangan istri Rp 420.000, tunjangan
anak Rp 168.000, uang sidang/paket Rp 2.000.000, tunjangan jabatan Rp 9.700.000,
tunjangan beras Rp 198.000, dan tunjangan PPH Rp 1.729.608.
juga mendapat sejumlah tunjangan yakni tunjangan istri Rp 420.000, tunjangan
anak Rp 168.000, uang sidang/paket Rp 2.000.000, tunjangan jabatan Rp 9.700.000,
tunjangan beras Rp 198.000, dan tunjangan PPH Rp 1.729.608.
Selain itu ada juga tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, tunjangan
komunikasi intensif Rp 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan
anggaran Rp 3.750.000 dan bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7.700.000.
komunikasi intensif Rp 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan
anggaran Rp 3.750.000 dan bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7.700.000.
Jika dijumlah, gaji dan tunjangan anggota DPR tiap bulannya sebesar Rp
50.999.608. Jumlah ini tentu belum termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan
uang dinas.
50.999.608. Jumlah ini tentu belum termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan
uang dinas.
4. Lebih Kecil dari Gaji Bos BUMN
Gaji menteri juga terbilang rendah dibanding gaji direksi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menyebut gaji direksi BUMN 30 kali
lipat gaji menteri.
Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menyebut gaji direksi BUMN 30 kali
lipat gaji menteri.
Dilansir dari laporan keuangan semester I-2019 beberapa perusahaan BUMN
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jumlah imbalan jangka pendek, dalam hal
ini gaji dan tunjangan dewan direksi, berkisar Rp 93 juta hingga Rp 2 miliar.
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jumlah imbalan jangka pendek, dalam hal
ini gaji dan tunjangan dewan direksi, berkisar Rp 93 juta hingga Rp 2 miliar.
Nilai ini belum termasuk bonus yang nilainya bisa 2-3 kali lipat dari
imbalan jangka pendek. Bisa disimpulkan pernyataan Jonan benar adanya karena,
dengan kisarann tersebut maka rata-rata remunerasi bulanan direksi BUMN sekitar
33 kali lipat dari gaji menteri.
imbalan jangka pendek. Bisa disimpulkan pernyataan Jonan benar adanya karena,
dengan kisarann tersebut maka rata-rata remunerasi bulanan direksi BUMN sekitar
33 kali lipat dari gaji menteri.
Tentu angka ini tentu dibandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan
menteri yang totalnya sebesar Rp 18,6 juta tadi. (Detik)
menteri yang totalnya sebesar Rp 18,6 juta tadi. (Detik)
Berikut nama menteri kabinet 2019-2024 dan kementerian atau lembaga yang
dipimpinnya, disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Joko Widodo.
dipimpinnya, disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Joko Widodo.
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir
Effendy
Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar
Panjaitan
Panjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul
Halim Iskandar
Halim Iskandar
26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso
Monoarfa
Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo
Kumolo
Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang
Brodjonegoro
Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
