Lampung Utara – Aroma menyengat Lampura Fest 2025 makin tercium. Setelah panitia ngotot menyebut tanpa dana APBD, kini Dinas Koperasi justru buka suara bahwa mereka menanggung puluhan tarup memakai anggaran negara. Publik pun curiga, jangan-jangan ada tumpang tindih hingga dugaan mark-up anggaran.
Polemik Lampura Fest 2025 terus merembet. Kali ini Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Lampura terang-terangan mengakui ikut menggelontorkan anggaran APBD untuk kegiatan job fair yang disatukan dengan festival tersebut.
“Iya, emang tarup itu kita yang menanggung. Tarup UMKM yang di belakang, bukan yang di depan. Yang kita tanggung 20 tarup,” kata Kabid UMKM Dinas Koperasi, Yanti, saat dihubungi via ponsel, Senin (29/9/2025).
Baca Juga : Polemik Lampura Fest 2025, Ketua Panitia Lampura Fest: Tak Ada Sepeserpun Dari APBD
Ditanya lebih jauh apakah benar menggunakan APBD, Yanti tak menampik.
“Kita emang ada kegiatan bareng dengan job fair itu. Kita partisipan di situ. Iya, anggaran APBD kegiatan di dinas. Jadi kita satukan di acara itu,” kilahnya.
Namun ketika ditanya soal detail besaran dan peruntukan anggaran, Yanti enggan terbuka. “Langsung saja ke kantor, jangan ngomong di telepon,” ujarnya.
Sayangnya, saat wartawan mendatangi kantor Dinas Koperasi pukul 14.30 WIB, tak satupun pejabat bisa ditemui. “Pak Kadis lagi keluar, kalau pagi tadi ada,” kata seorang staf. Saat dikonfirmasi ulang, Yanti malah bungkam dan menyuruh media bertanya ke pimpinannya. “Konfirmasi sama Pak Kadis langsung aja gian,” singkatnya.
Ironisnya, Kepala Dinas Koperasi Mikael Seragih pun tak bisa dihubungi baik lewat telepon maupun WhatsApp.
Pernyataan Dinas Koperasi itu jelas berbanding terbalik dengan Ketua Panitia Lampura Fest, Genius Akbar, yang juga Ketua Komisi I DPRD Lampura. Sebelumnya ia menegaskan bahwa kegiatan itu tidak memakai APBD sepeserpun, melainkan murni dari BUMN, BUMD, dan donatur.
Kini publik makin terbelalak: siapa sebenarnya yang berkata benar? Jika panitia mengklaim murni sumbangan, kenapa justru Dinas Koperasi mengaku keluar dana APBD untuk 20 tarup? Lalu, bagaimana dengan dugaan pungutan Rp1,5 juta per Camat yang sudah lebih dulu jadi sorotan?
Apakah ada tumpang tindih bahkan indikasi mark-up dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan ini? Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan anggaran ganda di balik Lampura Fest 2025.
