Lampung Utara – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius mendukung pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi di Ruang Siger Setdakab, Rabu (16/7/2025).
Didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., dan Sekda Drs. H. Lekok, M.M., Hamartoni menegaskan bahwa program MCP bukan hanya soal administrasi, tapi wujud nyata komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. MCP adalah cermin keseriusan kita melawan praktik korupsi dan membenahi tata kelola,” tegas Bupati.
Dalam rapat itu, seluruh kepala OPD diminta meningkatkan sinergi dan patuh pada regulasi. Bupati juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif semua pihak untuk mendukung target indikator MCP KPK RI tahun 2025.
Hamartoni menekankan, kunci sukses MCP ada pada kolaborasi lintas perangkat daerah yang solid dan berorientasi pada hasil.
“Kalau semua jalan sendiri-sendiri, jangan harap kita bisa penuhi target dari KPK,” tambahnya.
Rakor ini jadi bagian dari langkah nyata Pemkab Lampura memperkuat tata kelola yang transparan sekaligus mencegah korupsi secara sistematis di seluruh lini pemerintahan.
