gentamerah.com | Bandarlampung- Pers atau media terkadang memberikan berita yang membuat konflik, padahal saat ini sistem kegiatan pemilu berjalan dengan aman dalam penyelenggaraannya.
Hal tersebut diungkapkan Karo Ops Polda Lampung, Kombespol YosiHarsono, pada seminar daerah hmj ilmu pemerintahan universitas lampung bersama lembaga studi informasi strategis indonesia, di Kampus Unila, Jum’at (24/11/2017).
“Lampung mendapat predikat nomor satu di Indonesia dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pilkada adalah pesta demokrasi merupakan refleksi kebjudayaan refleksi peradaban yang harus diwarnai dengan seni budaya dan inspirasi demokrasi. Pada saat melakukan demokrasi kita harus tetap menerapkan amalan pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, memilih pemimpin harus sesuai dengan visi misi yang dapat membangun Lampung menjadi lebih baik. “Pilihlah pemimpin yang mampu membawa Lampung menjadi lebih baik. Pemimpin itu banyak sekali tanggungjawab yang akan ditanggung,” katanya.
Dalam seminar yang mengetahkan tema peran jurnalis, ulama dan generasi muda dalam menangkal provokasi sara menjelang pilkada serentak 2018 tersebut, mendatangkan pembicara, Bambang Eka Wijaya (Dewan Redaksi Media Group Lampung Post), Budi Harjo, S.Sos. M.IP (Akademisi Ilmu Pemerintahan) dan Suryani M Nur, S.Sos. MM (Ketua MUI Bid Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik).
Bambang Eka Wijaya mengulas tentang antisipasi unsur sara pada 2018. Menurutnya, usaha mengantisipasi terkait sara, merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena unsur sara dapat menggangu dan memicu rasa tidak nyaman di masyarakat.
“Pada saat ini, unsur sara itu hanya kecil kemungkinan dalam proses pers, karena saat ini para pencari berita sudah diberi pelatihan dan pemberitahuan hal-hal yang berbau dengan sara,” katanya.
Pemimpin Umum Lampung Post tersebut mengungkapkan, saat ini media pers mulai menjauhi hal-hal yang berkonten negative, dan masyarakat mulai dendapatkan berita atau informasi yang berbau positif.
“Apabila pers memberitakan yang berbau unsure negative, maka akan langsung ditanggapi oleh masyarakat secara terus menerus, melalui media sosial. Dan adanya undang-undang ITE yang mengatur membuat media massa tidak mau mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah,” ujar dia.
Bambang mengatakan media pers diawasi oleh media massa. Unsur sara kemungkinan kecil untuk terjadi, karena dengan adanya kepolisian dan media massa serta masyarakat yang mampu mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh dengan adanya berita-berita hoax.
Suryani M Nur, S.Sos. MM, dalam ksempatan yang sama mengungkapkan, memilih pemimpin, hukumnya wajib. Memilih pemimpin yang terpecaya dan mampu mengembankan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan adil.
“Jadilah pemimpin yang cerdas dalam menentukan pilihan,” kata dia.
Smentara itu, Budi harjo, S.Sos. M.IP mengatakan, sara masuk kedalam politik aliran. Pemilu / pilkada yang akan dilaksanakan nanti, dalam konsep demokrasi maka pemilu merupakan hal yang harus dilakukan.
“Apalagi dalam Negara demokrasi seperti Indonesia, khusunya di Lampung, masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang. Maka sering memicu hal yang membawa unsure sara.
“Sikap toleran akan membawa kita terhindar dari unsure sara. Karena memiliki banyak latar belakang yang beragam maka melahirkan perbedaan pendapat, perbedaan pendapat bukanlah hal yang salah. Selagi pendapat tersebut tidak menyebabkan konflik,” kata dia.
Ril
Editor : Seno
Editor : Seno
