Waykanan – Keluhan warga terkait mahalnya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram (LPG 3 Kg) terus membara di Kabupaten Waykanan. Program subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat kecil, kini justru terasa mencekik.
Dari penelusuran gentamerah.com, sejumlah warga menilai pengawasan yang dilakukan PT Patra Niaga Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg, diduga mandul dan hanya seremonial belaka.
Harga Tak Wajar, Rakyat Menjerit
Sejumlah komentar di media sosial menggambarkan betapa mahalnya harga gas melon tersebut.
“Betul sekali, rakyat beli dengan harga Rp30 ribu. Di Gunung Labuhan, silakan cek aja,” tulis akun Harun Haarun.
Sementara akun lain, Erwin Putra Waykanan, mengaku di wilayah Kasui harga LPG 3 Kg mencapai Rp25 ribu.
“Apakah ini memang aturannya begitu?” sindirnya.
Lebih parah lagi, akun Sakilus Kilus mengungkapkan bahwa di Banjit harga LPG 3 Kg bahkan tembus Rp55 ribu per tabung.
Ia juga menyinggung adanya dugaan jual beli DO (Delivery Order) LPG antar pihak tertentu.
Diduga Ada “Permainan” di Lapangan
Informasi lain menyebutkan pengawasan Patra Niaga hanya sekadar formalitas.
Beberapa waktu lalu, perusahaan itu memang melakukan pemeriksaan ke salah satu pangkalan di Banjit, namun hasilnya diduga hanya “gugur tugas”.
“Nggak ada sanksi. Pemilik pangkalan bahkan menutup peredaran gas di sekitar lokasi saat tim datang, biar seolah-olah penyalurannya merata. Padahal warga nggak dapat sama sekali,” ungkap sumber gentamerah.com yang enggan disebutkan namanya.
Lebih ironis lagi, pembongkaran tabung gas dari truk disebut dilakukan pada malam hari secara sembunyi, di salah satu pangkalan Banjit.
Seorang warga yang rumahnya dijadikan tempat transit mengaku hanya mendapat jatah 25 tabung dengan imbalan Rp4.000 per tabung.
“Total cuma seratus ribu. Selebihnya saya nggak tahu dijual ke mana, karena gas langsung diangkut semua,” ujarnya.
Disperindag Waykanan: Pangkalan Nakal Bisa Dihentikan!
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Waykanan, Edi Supriyanto, menegaskan akan menindak tegas pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sudah ada contohnya, pangkalan di Gunung Labuhan ketahuan jual LPG 3 Kg di atas HET. Kami sudah minta ke Pertamina untuk menghentikan pengirimannya,” kata Edi Supriyanto, Selasa (23/9/2025).
Edi juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pendistribusian agar gas subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami terus lakukan pengawasan. Di beberapa lokasi seperti Baradatu dan Lembasung, harga masih normal,” tambahnya.
Rakyat Menunggu Aksi Nyata
Meski pemerintah daerah telah menegaskan komitmennya, warga berharap pengawasan tidak hanya sebatas imbauan dan janji.
Karena di lapangan, harga melambung dan distribusi diduga bocor.
Jika tak segera ditertibkan, program subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin bisa jadi ladang bisnis bagi oknum nakal.
