Way Kanan – Dewan Pimpinan Daerah LSM TOPAN-RI menekan Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan untuk segera memanggil ketua-ketua kelompok tani dan seluruh kepala bidang di Dinas Perkebunan yang terlibat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2023.
Ketua TOPAN-RI, Sahrizal, mengatakan dirinya telah dimintai klarifikasi oleh Kasi Intel Kejari, Rabu (11/6/2025). Ia mengaku sudah menyerahkan semua temuan—mulai dari praktik tumbang-chipping bermasalah, dugaan potongan dana 5 persen, hingga rekayasa pengadaan bibit sawit.
“Sekarang saatnya Kejaksaan turun serius. Jangan cuma klarifikasi pelapor.
Panggil ketua kelompok tani, periksa Kelompok Tani Srikandi, dan semua Kabid PSR. Mereka sendiri mengaku hanya menjalankan perintah Kadis,” tegas Sahrizal.
Menurut dia, dugaan penyimpangan bersifat terstruktur dan sistematis—tidak sekadar persoalan teknis di lapangan.
“Kalau Kabid disuruh Kadis, ya panggil juga Kadis. Ini uang negara buat rakyat, bukan proyek pribadi,” ujarnya.
Sahrizal memperingatkan bahwa dana PSR adalah program nasional untuk membantu petani sawit rakyat. Bila Kejari Way Kanan tidak memperluas penyidikan, TOPAN-RI mengancam membawa kasus tersebut ke tingkat Kejati bahkan KPK.
“Kami punya bukti tambahan—testimoni petani dan data pembelian bibit. Kalau Kejari lambat, kami siap bongkar di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, para petani korban pemotongan siap menjadi saksi resmi.
“Ini soal keberanian menegakkan hukum. Jangan biarkan yang menyimpang tetap nyaman duduk di balik meja dinas,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkebunan Way Kanan dan Kejari setempat belum memberikan keterangan resmi.
