 |
| Caption: SERAHKAN PENGADUAN- Ketua LSM LP2TRI melayangkan surat pengaduan kepada Pemkab dan DPRD Lampung Tengah (Lamteng), Selasa (20/02/2018). |
gentamerah.com |Lampung Tengah – Pengelolaan pasar Bandarjaya Plaza (BJP) oleh PT. Pandu Jaya Buana (PJB) diduga syarat dengan permianan, LSM LP2TRI melayangkan surat pengaduan secara resmi kepada Pemkab dan DPRD Lampung Tengah (Lamteng), Selasa (20/02/2018).
Surat pengaduan LSM LP2TRI Nomor: 002/DPW/LP2TRI/LT/II/1018. Tertanggal 19 Februari 2018, terkait pengelolaan pasar Bandarjaya Plaza (BJP) oleh PT. Pandu Jaya Buana (PJB), yang carut marut.
Surat tersebut ditanda tangani Ketua DPW LP2TRI Lamteng, Syahrul Nurhaq, dilampiri beberapa bukti penunjang lain.
 |
| Caption : Bukti surat pengaduan LSM LP1TRI Lamteng, yang disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD Lamteng. |
Keempat poin isi pengaduan tersebut diantaranya, PT. PJB telah melakukan lelang terhadap pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pada tempat yang bukan peruntukannya. Kemudian PT. PJB selaku pengelola pasar BJP, tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkab Lamteng, untuk membangun lantai tiga pada pasar BJP. Selanjutnya, perusahaan tersebut tidak mengasuransikan bangunan pasar BJP, sebagai sarana publik.
Dan pada poin keempat, PT. PJB juga belum memiliki izin Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamteng, sebagai syarat penting mendirikan bangunan. Hal merujuk pada Kepmen LH. Nomor: Kep-39/MEN.LH/8/1996.
Atas dasar empat poin tersebut, Syahrul meminta Pemkab dan DPRD Lamteng, dapat segera menindaklanjutinya, jika permasalahan tersebut tidak segera ditanggapi, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat pedagang dan masyarakat sekitar pasar.
“Kami minta pemerintah daerah dan juga DPRD segera bertindak, karena jangan sampai merugikan masyarakat pedagang dan masyarakat disekitarnya,” katanya.
Penulis : Gunawan
Editor : Yana
Editor : Yana
