Gentamerah.com || Lampung Utara – Menanggapi aksi puluhan demonstran yang
tergabung dalam pemuda pemudi lampung utara (PPLU), Bupati Lampung Utara akui
bahwa kabupatenya satu-satunya di Provinsi Lampung yang tidak mendapatkan
bantuan dari pemerintah pusat terkait infrastruktur, alasanya blacklist.
Hal itu disampaikan Bupati Lampung Utara, H. Budi utomo
dalam dialognya dengan perwakilan demonstran yang dijembatani Kapolres Lampung
Utara di Rumah Dinas Ketua DPRD kabupaten setempat, Selasa (15/06/2021).
“Terkait pejabat di Lampung Utara, kita sudah melakukan
selter, seleksi terbuka untuk mencari orang-orang terbaik. Yang terbaik nomor
satu itulah yang saya lantik, kita mencari orang yang terbaik punya rasa
memiliki Lampung Utara,” kata Budi Utomo.
Menurutnya, apabila menemukan pejabat yang nyeleneh kemudian melanggar regulasi
aturan, bukan saja laporkan kepada dirinya namun laporkan langsung ke aparat
penegak hukum, tapi dengan catatan fakta-fakta yang ada.
Ditanya salah seorang aksi, banyaknya kegaduhan akibat
kebijakan, dan tudingan tidak majunya daerah setempat, Budi Utomo mengaku tidak
paham kondisi tersebut.
“Pemerintahan pelayanan kepada masyarakat insyaallah
berjalan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, pasca operasi tangkap
tangan (OTT),”kata dia.
Mantan kepala BPKAD itu juga menjelaskan bahwa OTT tersebut
membuat rasa semua pejabat minder, dan tidak percaya diri. “Kalau kata orang
belanda itu, pejabat kita minderwalter. Psikologinya terganggu, Ini membangun
satu calon aja belum selesai dan ini dirinya sudah masuk poin kedua dari pasca
OTT.Saya sudah bersikap tegas dengan mereka, yang mana punya persoalan saya
berhentikan dari jabatannya tapi tetap berpedoman dengan aturan yang
berlaku,”jelas dia.
Terkait dengan jalannya pemerintahan, kata budi utomo
dirinya dengan legislatif (DPRD lampura) tidak henti-hentinya berkomunikasi
baik antara pimpinan, komisi maupun fraksi saat hearing dirinya saling mengisi.
“alhamdulillah, setiap kegiatan-kegiatan kita bisa
kuorum dan bisa dapat mengambil keputusan bersama, tapi hasilnya mungkin tidak
menguatkan semua pihak karna kondisi kemampuan kita,”Terangnya.
Terkait Lampura tidak
bisa membangun infrastruktur,Budi Utomo beralasan dirinya sudah melaksanakan
penuh rasa tanggung jawab yang kondisi rumah tangganya tak punya-apa.
“Semua tahu, ada masalah proyek 2018 yang belum
terselesaikan dan 2019 belum terselesaikan. Saya berkomitmen biarlah saya buruk
di rakyat, tidak membangun se-jengkal jalan yang rusak tapi persoalan yang lalu
harus di selesaikan dan saya mediasi melalui pengadilan karna pesan pengadilan
itu sebagai dasar hukum menyelesaikan masalah dan alhamdulillah 2018 sudah
dibayar walaupun dibayar pada tahun 2020 dan di tahun 2021 ini,”katanya.
Budi menjelaskan, di
tahun 2021 kabupaten setempat satu-satunya tidak mendapatkan bantuan dari pusat
untuk infrastruktur. “Di tahun 2021
infrastruktur kita, Satu-satunya kabupaten se-provinsi Lampung yang tidak dapat
bantuan dari pemerintah pusat untuk jalan dan jembatan. Saya menghadap wapinred
dan menghadap menteri PUPR tapi teryata kita ini masih blacklist oleh pemerintah
pusat,”kata dia.
Bupati lampung utara juga menuturkan bahwa dirinya sudah
menyampaikan untuk berunding kepada pimpinan dewan, dirinya harus melakukan
pinjaman agar pemulihan dari pemerintah pemulihan ekonomi nasional.
“Ini prosesnya panjang dan mungkin kalau kita dapat,
diverifikasi bank jabar dan bank lampung, untuk membangun kembali jalan poros
yang ada dikabupaten lampung utara. Persoalannya tentunya dengan menghitung
dengan sisa masa jabatan, jangan sampai akhir masa jabatan saya habis dan hutang
belum bisa kebayar dan Ini sudah dalam proses, karna proses ini belum tuntas
makanya belum kita publis,”Pungkasnya
Dalam pemantauan dirumah ketua DPRD setempat, dalam dialog
kepada puluhan demonstran kepada bupati lampung Utara tersebut dihadiri juga oleh
ketua DPRD Lampura, Kapolres lampung Utara dan Dandim 0412.
Laporan : (Gian Paqih)
Editor : Seno
