Lampung Utara – Gerak senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba menyasar Kabupaten Lampung Utara. Lewat tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), komisi antirasuah itu turun langsung ke daerah berjuluk Bumi Ragom Tunas Lampung untuk melakukan pembinaan, evaluasi, sekaligus koreksi atas program-program pemerintahan yang dianggap berpotensi rawan korupsi.
Kunjungan resmi KPK-RI ke Lampura berlangsung di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara, Kamis (9/10/2025). Tim Korsupgah hadir dalam agenda Monitoring Center for Prevention (MCP) — sistem pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi di setiap pemerintah daerah.
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, yang turut didampingi Wakil Bupati Romli, mengakui bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan pengecekan serius terhadap integritas birokrasi di tubuh Pemkab.
“Alhamdulillah, kegiatan monitoring dan supervisi dari KPK telah selesai. Ada beberapa koreksi dan catatan penting yang diberikan, terutama terkait tata kelola program dan pengawasan internal,” ujar Hamartoni.
Selain MCP, tim KPK juga melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) — pemetaan menyeluruh untuk mengukur risiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan instansi pemerintahan. Survei ini melibatkan satuan pengawas internal, unit kerja, hingga pejabat pelaksana lapangan.
Meski tak mengungkap secara rinci hasil temuannya, Hamartoni mengakui adanya sejumlah catatan korektif yang harus segera ditindaklanjuti.
“Beberapa hal perlu pembenahan agar pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya semua satuan kerja (OPD) menjalankan petunjuk dan mekanisme sesuai regulasi, agar pelayanan publik benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kita ingin Lampung Utara maju, aman, dan bermartabat. Tapi itu tidak akan tercapai tanpa pemerintahan yang bersih,” tandasnya.
Kehadiran KPK di Lampura menjadi sinyal keras bahwa lembaga antirasuah terus memantau gerak pemerintahan daerah, bukan hanya menunggu kasus mencuat, tapi juga menutup celah korupsi sejak dini.
