 |
| Ketua LSM FML, Bustami, |
gentamerah.com|Lampung Tengah – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Lampung (FML) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), memutus kontrak kerjasama dengan PT. Pandu Jaya Buana (PJB) sebagai pengelola Bandarjaya Plaza (BJP).
“Para pedagang menanti sesuatu yang tidak pasti, kalau Pemda tidak ada reaksi, maka LSM Forum Masyarakat Lampung akan mengambil langkah-langkah upaya hukum, supaya kontrak kerjasama PT. PJB dengan Pemda diputus,” tulis Ketua LSM FML, Bustami, melalui percakapan pesan singkat WatsApp (WA), Kamis (5/7/2018).
Tidak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap PT. PJB yang terkesan tidak mengindahkan pemerintah daerah, Bustami juga mengancam akan mengerahkan massa dalam unjukrasa ke Kantor Bupati Lamteng, agar pemerintah daerah membatalkan semua perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola pasar BJP yaitu PT. PJB. “Saya akan kerahkan masa, usir itu pengembang dan angkat kaki,” tegas dia.
Kekecewaan sejumlah pihak tersebut didorong karena perusahaan pengembang dan pengelola pasar BJP, hingga tahun kedua sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2016 lalu, tidak ada perubahan secara signifikan.
Bustami mengungkapkan, seharusnya pada akhir Desember 2017 lalu, Pemkab Lamteng telah dapat menilai, sejauh mana progres pembangunan pasar BJP yang dilaksanakan oleh PT. PJB. Bila tidak berhasil 100 persen, maka seharusnya pemerintah daerah berani memutus kontrak kerjasama tersebut.
“Enak sekali mereka (PT. PJB-red), progres pembangunan tidak tercapai dan gagal, tapi kontraknya masih diberikan oleh pemerintah daerah,” keluhnya.
Masih kata Bustami, tidak ada alasan bagi Pemkab Lamteng, untuk tetap mempertahankan PT. PJB sebagai pengembang dan pengelola pasar BJP. Karena sudah terlihat, perusahaan tersebut tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pembangunan di pasar BJP.
Penulis : Gunawan
Editor : Seno
Editor : Seno
