Laporan : Decky Aktawinandar
Gentamerah.com || Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Metro menolak kenaikan tarif PBB P2 tahun 2022 dan meminta
pemerintah kota menjelaskan kepada masyarakat urgensi kenaikan pajak.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD kota Metro,
Fahmi Anwar. Diakuinya selama ini tidak mendapatkan pemberitahuan dan penjelasan
dari pemerintah kota Metro terkait hal tersebut, Kamis (12/5/2022).
“Pertama kita masih pandemi. Masih pemulihan ekonomi.
Selanjutnya kenaikan tidak ada penjelasan. Makanya kita pun kaget terima banyak
keluhan warga,” ujarnya
“Bahkan banyak pamong yang enggak berani bagikan ke
rumah-rumah warga karena naiknya besar,” tambah Fahmi.
Dia mengaku menerima laporan dari warga terkait kenaikan
tarif PBB P2 terjadi tidak merata dan tanpa penjelasan.
Selain itu, wajib pajak ada yang mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana yang sebelumnya hanya membayar Rp
130 ribu naik menjadi Rp 1,3 Juta.
“Waktu tarif tidak naik saja capaian atau realisasi kita
cuma 60 persen, gimana kalau dinaikin. Kita minta ini dijelaskan dulu cara penghitungannya
kepada masyarakat. Lalu dasar naiknya apa dan urgensinya apa. Ini harus
disampaikan kepada warga. Jangan main tiba-tiba aja,” ucapnya.
Dia meminta, pemerintah harus lebih peka melihat kondisi
masyarakat. Serta merubah cara-cara komunikasi yang otoriter saat membuat
kebijakan baru.
“Birokrasi transparan itu jangan cuma jargon. Masa naik
ratusan ribu bahkan jutaan enggak ada penjelasan,” cetusnya.
Fahmi juga meminta agar pemerintah bisa menjelaskan ke
masyarakat terkait rumusan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena di
lokasi yang sama ada harga yang berbeda, namun penentuan kenaikan tarif PBB P2
bisa serupa.
Sementara Sekretaris Komisi I Amrulloh menambahkan, adanya
kenaikan tarif PBB P2 bisa memberi dampak kepada masyarakat Kota Metro semakin
tidak ceria. Karena situasi saat ini masyarakat sangat memerlukan stimulus.
“Bukan mencabut stimulus, ini makin menambah beban
masyarakat yang lagi dalam pemulihan. Bagaimana warga mau ceria,” singkatnya.
Dikesempatan sama, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah (BPPRD) mengaku akan segera mengkonsultasikan usulan DPRD terkait
penolakan kenaikan tarif PBB P2.
Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BPPRD) Metro, Juanda mengaku akan segera mengkonsultasikan
usulan DPRD terkait penolakan kenaikan tarif PBB P2.
“Kenaikan tarif pajak ini dikarenakan adanya stimulus yang
berkurang. Dimana pada tahun sebelumnya pemerintah memberikan 90 persen
stimulus pada wajib pajak di Metro,” ungkapnya.
“Pastinya akan kita konsultasikan dulu dengan pimpinan
terkait hasil hearing dengan DPRD. Karena kenaikan ini untuk tahun 2022. Jadi
stimulus yang diberikan saat ini sekitar 20 sampai 60 persen dari sebelumnya 90
persen. Kalau NJOP tetap, tidak naik,” pungkasnya.
Diketahui, jumlah wajib pajak di Kota Metro juga mengalami
kenaikan 1.063 atau menjadi 55.940. Sementara target PBB P2 dari tahun 2021 Rp
5,9 Miliar menjadi Rp 6,3 Miliar tahun 2022.
