 |
| Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Metro, Basuki |
ADVERTORIAL | Metro – Terkait Revisi UU No 05 tahun 2014 tentang ASN, seluruh Fraksi PDI-P lebih menitik beratkan masalah Tenaga Honor (TH) untuk diangkat menjadi CPNS, khususnya Tenaga Honor Kategori II.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Metro, Basuki mengatakan, Kota Metro Provinsi Lampung, saat ini memiliki lebih kurang 280 honorer, sehingga sudah sepatutnya dalam revisi tersebut, diutamakan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Hal tersebut telah disampaikannya, saat pertemuan dengan seluruh fraksi PDI-Perjuangan Provinsi Lampung dengan Fraksi PDI-P DPR RI, R. Diah Pitaloka dan Sodin, digedung Metasarana Teluk Betung Bandarlampung, Minggu (25/03/ 2018) lalu.
Menurutnya, pertemuan serupa dilaksanakan diseluruh Indonesia, dengan pokok pembahasan yang mengarah kesepakatan mendukung dalam memperjuangkan revisi UU tentang ASN pada poin tenaga honorer dapat diangkat dalam penerimaan CPNS ditahun 2018 sampai dengan 2019 mendatang .
“Inilah salah satu poin dalam revisi UU No 05 tahun 2014, tentang ASN yang kini dalam proses pembahasan. Pengutamaan tenaga honorer itu, tentunya sebagai penghargaan yang telah puluhan tahun mengabdi, namun belum mendapatkan kelayakan sesuai dengan pengabdiannya,”kata Basuki diruang kerjanya, Senin (26/03/ 2018).
Dikatakan Basuki, diperjuangkannya para tenaga honorer khususnya tenaga honor K2 menjadi CPNS, karena dianggap cukup banyak jasa pengabdiannya, terutama bagi tenaga honor kesehatan, yang berkerja mengabdikan diri hingga dipelosok desa, tanpa ada kelayakan yang seimbang, salah satunya honor yang hanya besaranya ratusan ribu, itupun terkadang tidak terbayarkan.
“Maka itu, mengenai revisi UU ASN tersebut, Fraksi PDI-P seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan Komisi IV DPR RI sepakat dan telah menegaskan sikap mensupport, mendukung UU tersebut dapat segera di revisi, sebagai bentuk dukungan terhadap kepastian tenaga honor seluruh Indonesia, khususnya Lampung termasuk Kota Metro dengan jumlah lebih kurang 280 TH K2,”ungkapnya. ADV
