ADVERTORIAL– gentamerah.com | Mesuji – Pimpinan dan anggpta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Mesuji, Lampung kembali
melaksanakan reses, di daerah pemilihan (dapil) V, wilayah Kecamatan Simpang
Pematang dan Panca Jaya.
Kabupaten Mesuji, Lampung kembali
melaksanakan reses, di daerah pemilihan (dapil) V, wilayah Kecamatan Simpang
Pematang dan Panca Jaya.
Sebelumnya para legislator Mesuji
tersebut melaksanakan reses di Desa Wira Bangun dan Jaya Sakti Kecamatan
Simpang Pematang, kali ini rombongan dewan Mesuji itu menggelar reses di Desa
Aji Jaya dan Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya, Rabu (20/2/2019).
tersebut melaksanakan reses di Desa Wira Bangun dan Jaya Sakti Kecamatan
Simpang Pematang, kali ini rombongan dewan Mesuji itu menggelar reses di Desa
Aji Jaya dan Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya, Rabu (20/2/2019).
Tak jauh berbeda dengan reses sebelumnya, pada reses kali ini banyak
usulan serta keluhan masyarakat dari dua desa di Kecamatan Panca Jaya tersebut
yang akan menjadi PR bagi para anggota dewan di dapil itu.
usulan serta keluhan masyarakat dari dua desa di Kecamatan Panca Jaya tersebut
yang akan menjadi PR bagi para anggota dewan di dapil itu.
Pada kesempatan reses tersebut, Camat Panca Jaya, Taufiq Widodo menyampaikan, bahwa kegiatan
reses merupakan suatu agenda penting yang wajib diikuti oleh masyarakat dan
aparatur desa. Sebab, melalui kegiatan ini lah masyarakat dapat mengadu kepada
para wakilnya yang ada di Kabupaten, terkait apapun kesulitan serta
permasalahan masyarakat.
reses merupakan suatu agenda penting yang wajib diikuti oleh masyarakat dan
aparatur desa. Sebab, melalui kegiatan ini lah masyarakat dapat mengadu kepada
para wakilnya yang ada di Kabupaten, terkait apapun kesulitan serta
permasalahan masyarakat.
“Saya sangat berharap kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Panca
Jaya ini, untuk dapat menyampaikan segala keluhan dan permasalahan yang ada di
desanya masing-masing pada kegiatan reses ini, agar dapat segera dicarikan
solusinya oleh para anggota dewan sebagai wakil rakyat di Kabupaten,”ujarnya.
Jaya ini, untuk dapat menyampaikan segala keluhan dan permasalahan yang ada di
desanya masing-masing pada kegiatan reses ini, agar dapat segera dicarikan
solusinya oleh para anggota dewan sebagai wakil rakyat di Kabupaten,”ujarnya.
Menurutnya, para anggota dewan adalah perpanjangan tangan masyarakat
untuk mengawal dan memperjuangkan segala usulan pembangunan, serta apa yang
menjadi kebutuhan serta hak masyarakat di tingkat Kabupaten.
untuk mengawal dan memperjuangkan segala usulan pembangunan, serta apa yang
menjadi kebutuhan serta hak masyarakat di tingkat Kabupaten.
“Akan tetapi, saya himbau juga
kepada masyarakat, harus ada timbal baliknya. Selain menyampaikan aspirasi dan
usulan serta keluhan, masyarakat juga wajib menyampaikan apa saja informasi
tentang pembangunan dan apa saja yang sudah diperbuat oleh para wakilnya ini,
kepada masyarakat lainnya yang tidak sempat hadir disini,”lanjut dia.
kepada masyarakat, harus ada timbal baliknya. Selain menyampaikan aspirasi dan
usulan serta keluhan, masyarakat juga wajib menyampaikan apa saja informasi
tentang pembangunan dan apa saja yang sudah diperbuat oleh para wakilnya ini,
kepada masyarakat lainnya yang tidak sempat hadir disini,”lanjut dia.
Pada itu hanya dihadiri empat anggota dewan, sementara tiga lainnya
berhalangan hadir. Anggota dewan yang hadir, Mego dari partai PDIP, Supriyanto
partai PAN, Haryati Canderalela partai Golkar, dan Mustawi partai Nasdem.
berhalangan hadir. Anggota dewan yang hadir, Mego dari partai PDIP, Supriyanto
partai PAN, Haryati Canderalela partai Golkar, dan Mustawi partai Nasdem.
Beberapa persoalan seperti masalah infrastuktur jalan kabupaten dan jalan
menuju areal perladangan atau perkebunan masyarakat (jalan usaha tani), BPJS,
bantuan tempat ibadah, harga karet, dan peningkatan ekonomi keluarga kurang
mampu.
menuju areal perladangan atau perkebunan masyarakat (jalan usaha tani), BPJS,
bantuan tempat ibadah, harga karet, dan peningkatan ekonomi keluarga kurang
mampu.
Menanggapi hal itu, Mustawi mengungkapkan apa saja yang selama ini sudah
dilakukan DPRD Mesuji, terkait program bantuan untuk masyarakat, seperti
dibidang kesehatan masalah BPJS, pembangunan Infrastruktur, bantuan tempat
ibadah, bantuan bedah rumah dan berjanji akan membahas ini bersama komisi dan
dinas instansi terkait.
dilakukan DPRD Mesuji, terkait program bantuan untuk masyarakat, seperti
dibidang kesehatan masalah BPJS, pembangunan Infrastruktur, bantuan tempat
ibadah, bantuan bedah rumah dan berjanji akan membahas ini bersama komisi dan
dinas instansi terkait.
“Terkait beberapa persoalan tersebut, kami akan bahas ini di DPRD bersama
dinas terkait. Selain itu, kami juga akan menindaklanjuti apa saja yang menjadi
usulan masyarakat dan belum tercover di APBD murni, maka akan kita usulkan
kepada tim anggaran eksekutif untuk mengganggarkannya di APBD
perubahan,”ungkapnya.
dinas terkait. Selain itu, kami juga akan menindaklanjuti apa saja yang menjadi
usulan masyarakat dan belum tercover di APBD murni, maka akan kita usulkan
kepada tim anggaran eksekutif untuk mengganggarkannya di APBD
perubahan,”ungkapnya.
Sementara, Haryati Canderalela menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan
dan program bantuan untuk masyarakat yang sudah disepakati antara pemerintah
daerah dan DPRD. Seperti contoh masalah bantuan bedah rumah atau bantuan rumah
layak huni (Baperlahu).
dan program bantuan untuk masyarakat yang sudah disepakati antara pemerintah
daerah dan DPRD. Seperti contoh masalah bantuan bedah rumah atau bantuan rumah
layak huni (Baperlahu).
“Sebelumnya sudah dibahas bersama di DPRD oleh tim anggaran eksekutif,
jadi mohon dengan aparatur desa, bahwa sesuai dengan surat keputusan yang
ditetapkan oleh kepala daerah terkait data penerima bantuan bedah rumah, jangan sampai dirubah lagi. Sebab itu akan
menjadi masalah, kalau ada oknum kepala desa, camat, atau oknum lain yang
mencoba merubah maka itu bisa menjadi masalah,”Jelasnya.
jadi mohon dengan aparatur desa, bahwa sesuai dengan surat keputusan yang
ditetapkan oleh kepala daerah terkait data penerima bantuan bedah rumah, jangan sampai dirubah lagi. Sebab itu akan
menjadi masalah, kalau ada oknum kepala desa, camat, atau oknum lain yang
mencoba merubah maka itu bisa menjadi masalah,”Jelasnya.
Hal senada diungkapkan Supriyanto, politisi asal partai PAN itu juga
memaparkan beberapa kegiatan dewan ditahun 2018 lalu dan tahun ini. Selain
menyusun lima perda, pihaknya mengaku juga sudah mengesahkan perda untuk APBD
tahun ini.
memaparkan beberapa kegiatan dewan ditahun 2018 lalu dan tahun ini. Selain
menyusun lima perda, pihaknya mengaku juga sudah mengesahkan perda untuk APBD
tahun ini.
“Tentunya apabila ada program pembangunan yang tidak tercover oleh dana
desa, maka akan kita tampung untuk dibahas ditingkat kabupaten bersama TAPD.
Terlebih apabila ada usulan masyarakat terkait pembangunan infrastuktur didesa
yang memang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,”tandasnya. (ADV)
desa, maka akan kita tampung untuk dibahas ditingkat kabupaten bersama TAPD.
Terlebih apabila ada usulan masyarakat terkait pembangunan infrastuktur didesa
yang memang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,”tandasnya. (ADV)
