Beranda GENTA VIDEO Pungli Merajalela di Pasar Kotabumi, Kadisdag Lampura Geram GENTA VIDEO, Lampung Utara Pungli Merajalela di Pasar Kotabumi, Kadisdag Lampura GeramRedaksi27/08/2019 Dilihat : 85 Berita Terkait Ukur Kelayakan Duduki Jabatan, Pemkab Lampura Gelar Ukom Pejabat Eselon II Peringati HUT IGKTI ke75, TP PKK Lampura Gelar Workshop & Pembuatan APE LP3K-RI Lapor Kejari, Ketua KPU Lampung Utara “Tantang” Diperiksa Raih WTP Dari BPK-RI, Bupati Lampura Hamartoni : Cerminan Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Salah Guna Dana Hibah Rp7M KPU Lampura, LP3K-RI Layangkan Laporan ke Kejari Kotabumi KPU Lampura Berkelit ke DPRD, Kabagkum : Harus Sesuai NPHD Navigasi pos Pos sebelumnya Akui Masih Banyak PR, Bupati Lampura Minta Kabinetnya Bekerja MaksimalPos selanjutnya Persiapkan Diri Penggunaan Dana Bos Sistem Aplikasi, MKKS SMK Lamteng Gelar Sosialisasi SIPlah Komentar Rekomendasi untuk kamuUkur Kelayakan Duduki Jabatan, Pemkab Lampura Gelar Ukom Pejabat Eselon IIPuluhan pejabat di Lampung Utara ikuti Uji Kompetensi (Ukom) sebagai uji kapasitas dan kapabilitas bagi Pejabat Pimpinan Peringati HUT IGKTI ke75, TP PKK Lampura Gelar Workshop & Pembuatan APEPeringati HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGKTI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 75, TP PKK LP3K-RI Lapor Kejari, Ketua KPU Lampung Utara “Tantang” DiperiksaKetua KPU Lampung Utara “Tantang” Diperiksa, LP3RI Lapor Kejari. Pernyataan itu disampaikan ketua KPU Lampung Utara, Raih WTP Dari BPK-RI, Bupati Lampura Hamartoni : Cerminan Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang ProfesionalPemerintah Kabupaten Lampura kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik dengan berhasil meraih opini WTP Salah Guna Dana Hibah Rp7M KPU Lampura, LP3K-RI Layangkan Laporan ke Kejari KotabumiTerkait Dana Hibah Rp7M KPU Lampura, LP3K-RI Layangkan Laporan ke Kejari Kotabumi. Dugaan polemik pergeseran anggaran KPU Lampura Berkelit ke DPRD, Kabagkum : Harus Sesuai NPHDKPU Lampura Berkelit ke DPRD, Kabagkum : Harus Sesuai NPHD. Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan kegunaan