Lampung Utara — Turnamen futsal bergengsi bertajuk Piala DPRD Lampung Utara 2025 yang digadang-gadang mencari bibit atlet muda, justru meninggalkan jejak tak sedap. Di balik gemerlap acara, muncul dugaan pelanggaran aturan dan aroma pungutan liar.
Turnamen yang berlangsung di GOR Sukung Kelapa Tujuh itu digelar meriah dengan panggung musik dan ribuan penonton. Tapi siapa sangka, panitia pelaksana belum membayar sewa gedung kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampura.
Kepala Dispora Martahan Samosir, S.STP, MPA membenarkan hal itu.
“Benar, untuk sewa gedung saat opening ceremony belum dibayar. Sesuai Perda, tarif sewa Rp500 ribu per hari,” ujarnya.
Dengan penggunaan selama 11 hari, seharusnya panitia membayar Rp5,5 juta, yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun faktanya, menurut Kasi Dispora Desi, panitia hanya membayar Rp2,5 juta untuk seluruh kegiatan.
“Mereka beralasan sudah mempercantik gedung, jadi minta kebijakan. Padahal jelas diatur dalam Perda,” tegasnya.
Lebih ironis, kegiatan yang membawa nama lembaga terhormat DPRD itu justru menarik tiket penonton.
Berdasarkan laman Instagram “Piala DPRD Lampung Utara”, harga tiket dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp75.000 untuk kelas VIP-Festival.
Sementara selama pertandingan, penonton juga dipungut tiket Rp5.000–Rp10.000 per hari.
Belum berhenti di situ.
Peserta turnamen pun dikenai biaya pendaftaran, mulai Rp275.000 hingga Rp500.000 per tim.
Jika dijumlahkan, panitia berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp58,9 juta, tapi tetap menunggak sewa GOR.
Kegiatan yang berlangsung sejak 17–26 Oktober 2025 itu diikuti 165 tim dari berbagai kategori, mulai SD hingga instansi.
Namun fakta-fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar:
Kenapa dana sebesar itu tidak mampu menutup biaya sewa gedung yang nilainya hanya jutaan rupiah?
Masyarakat pun mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan, mengusut dugaan pelanggaran Perda dan indikasi pungli dalam kegiatan olahraga yang seharusnya jadi wadah pembinaan, bukan lahan keuntungan.
