Lampung Utara — Tak mau lagi sistem keuangan daerah terkesan lamban dan rawan kesalahan, Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., meluncurkan sistem pencairan dana secara digital, SP2D Online, Selasa (24/06/2025).
Sistem ini terintegrasi langsung dengan SIPD-RI milik Kemendagri dan aplikasi Sistem Keuangan Bank Lampung, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan percepatan tata kelola keuangan daerah.
“SP2D Online ini bukan sekadar alat, ini reformasi. Birokrasi keuangan harus lincah, cepat, dan bersih. Tak ada lagi ruang untuk kerja lamban dan kesalahan manual,” tegas Hamartoni saat acara peluncuran di Ruang Tapis, Setdakab Lampura.
Peluncuran ini juga merujuk pada sejumlah aturan nasional, Permendagri No. 70 Tahun 2019 soal SIPD, Permendagri No. 15 Tahun 2024 soal pedoman penyusunan APBD 2025, Nota kesepahaman antara Kemendagri dan Asbanda, dan Kebijakan Stranas PK soal digitalisasi dan pencegahan korupsi.
Hamartoni optimis, kehadiran SP2D Online akan mempercepat pelayanan publik, khususnya di bidang keuangan. Sistem ini, kata dia, bakal memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kita mulai dari sini. Tata kelola keuangan yang cepat, akurat, dan transparan,” ujarnya.
Perwakilan Kemendagri yang hadir juga memuji langkah Lampung Utara. Menurut mereka, integrasi SP2D Online dan SIPD-RI adalah langkah strategis untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan uang daerah.
Sebagai simbol komitmen, acara itu juga diisi penandatanganan kerja sama antara Pemkab Lampura, Pusdatin Kemendagri, dan Bank Lampung.
Acara peluncuran dihadiri berbagai pihak, termasuk Tim Pusdatin Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, mitra strategis Bank Lampung, UPTD BPKAD Provinsi Lampung, seluruh camat, OPD, bendahara pengeluaran, hingga pejabat teknis keuangan se-Kabupaten Lampura.
