Laporan : Gian Paqih
Gentamerah.com || Lampung Utara – Kesal tidak ada satupun anggota
DPRD Lampung Utara (Lampura) yang berhasil dijumpai, saat aksi unjuk rasa, ratusan
demonstran yang tergabung dalam aliansi masyarakat bergerak Lampung Utara
menduduki ruang paripurna DPRD setempat.
Aksi masa tersebut merupakan gabungan dari empat OKP, IMM Lampura, PMII Lampura, HMI Lampura dan
SAPMA-PP Lampura.
“Tujuan kita hari ini apa yang kita sudah sebarkan ke
media-media, bahwa ada empat tuntutan kita dalam aksi kali ini, yaitu pertama
menolak kenaikan harga BBM yang tidak pro rakyat, yang kedua menolak kenaikan
PPN 11 persen, yang ketiga menolak kenaikan harga minyak goreng dan stabilkan
bahan pokok dan yang keempat tindak tegas, dan pecat oknum pencetus wacana
penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Korlap
Aksi, M. Fajar Santoso, saat diwawancarai media ini, usai berhasil menduduki
para kursi dewan di ruangan paripurna setempat, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya, alas an menduduki kursi dewan diruang paripurna
setempat karna anggota legislatif tidak dapat ditemui karna sedang pada dinas
luar.
“Hari ini, kami menduduki gedung DPRD, dikarenakan kita
tidak disambut oleh perwakilan rakyat , katanya sedang melakukan dinas luar.
Makanya kita duduki disini bentuk dari pengusahaan dari masyarakat yang ada di
kabupaten Lampung Utara. Semoga kita sudah duduki ini kita bisa menemukan jalan
keluarnya nanti,” jelas dia.
Saat ditanya, apa yang dirasa setelah menduduki kursi dari
pada para anggota DPRD setempat, Korlap Aksi M. Fajar Santoso mengungkapkan
terasa seperti anggota DPRD kalau sudah menduduki kursi tersebut.
“Kami merasakan seperti anggota Dewan hari ini, sangat
kami rasakan sekali bahwa dewan itu teryata enak sekali. Tapi dewan tidak
pernah mau turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi masyarakat,” kata
dia.
Untuk langkah selanjutnya, kata dia, nantinya para aliansi
tersebut akan disambut di Senin mendatang.”Jika nanti hari Senin
mendatang, tidak menemui titik temu. Maka kami akan galakan aksi jilid II
aliansi masyarakat Lampung Utara bergerak,” ujarnya.
Sementara, Kasubbag Humas Protokol DPRD Lampura, Rahadian
Aksa yang menerima para aliansi tersebut mengungkapkan, bahwa para legislatif
setempat sedang dinas luar di luar kota maka dari itu dirinya yang menemui para
aliansi tesebut.
“Kebetulan, mereka (anggota DPRD) sedang melaksanakan
dinas di luar daerah. Terkait dengan LKPJ Bupati, dan untuk seluruhnya jalan
semua, untuk Sekretaris DPRD itu sendiri mendampinginya juga,” kata dia.
Menurutnya, para aliansi itu hingga bisa masuk ke gedung
paripurna dikarenakan sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, sekwan ataupun
kepolisian.
“Untuk mencegah terjadinya gesekan atau kekerasan, maka
kami biarkan mereka masuk. Untuk yang mengizinkan itu sendiri yaitu pimpinan
DPRD maupun sekwan. Dan mereka bukannya menduduki gedung DPRD bukan, namun
mereka ingin merasakan ruang paripurna dan melihat serta menyampaikan
tuntutan,” pungkasnya.
Dari pantauan di gedung dewan setempat, para aliansi
tersebut dikawal oleh puluhan aparat penegak hukum setempat untuk
mengantisipasi dan berjaga-jaga agar tidak terjadi yang tidak di inginkan.
Editor : Seno
