gentamerah.com|Mesuji – Tampik isu KKN dan setor proyek, disejumlah dinas bagi rekanan yang ingin mendapatkan pekerjaan, Bupati Mesuji Provinsi Lampung mengirimkan surat permohonan pendampingan kepada Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).
Menurut Khamami, hal tersebut juga untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
Permohonan Pendampingan atau saran untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diKabupaten Mesuji.
Menurutnya, selama ini semua orang berpikir, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Pekerjaan Umum diwarnai oleh praktek KKN, seseorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas.
“Mulai hari ini dengan diajukannya surat kepada KPK tersebut sebagai wujud deklarasi, niatan yang tulus serta serius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum,”jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Mesuji akan mengembalikan citra Dinas Pekerjaan Umum menjadi Positif, sehingga didalam melaksanakan pekerjaan serta untuk menjawab permasalahan masyarakat dapat efektif tanpa dihantui perasaan takut dan bersalah.
Menindaklanjuti surat Bupati Mesuji tersebut, Najmul Fikri Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan surat edaran kepada segenap komponen pengelola barang/jasa serta seluruh pegawai di DPUPR baik PNS maupun tenaga honorer.
“Tujuan surat edaran itu agar dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati serta menghindari praktek KKN, pungli serta perbuatan tercela lainnya,”tutupnya
Penulis : Nara
Editor : Seno
Editor : Seno
