gentamerah.com | Waykanan- DPRD gelar paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Utama DPRD Waykanan, Senin (27/05/2019)
Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya mengatkan, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut disusun dan sampaikan kepada DPRD merupakan perwujudan pelaksanaan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1).
Raperda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini memuat Informasi keuangan Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK-RI beberapa waktu yang lalu, mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 (sembilan) kalinya Kabupaten Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI atas penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang tentunya ini buah kerja keras kita semua, baik eksekutif maupun legislatif.
Di dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima total Pendapatan Daerah sebesar 1,38 Triliun Rupiah dan melakukan belanja dan transfer sebesar 1,5 Triliun Rupiah, Pembiayaan Netto sebesar 123 Milyar Rupiah, sedangkan SILPA akhir tahun 2018 adalah 7,9 Milyar rupiah.
Kemudian pada neraca per 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki total Aset sebesar 2,12 Triliun Rupiah, Kewajiban sebesar 23 Milyar Rupiah, Ekuitas dana sebesar 2,1 Triliun Rupiah. “Untuk lebih rincinya saya persilahkan dibaca pada Raperda yang kami sampaikan pada hari ini.,”ujar adipati.
Penulis : A.Kuntar
Editor : Yana
