Ada yang menarik sekaligus menggelitik dari mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dulu, untuk menduduki kursi itu, suara rakyat dibutuhkan. Rakyat datang ke TPS, mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden, lalu hasilnya menentukan siapa yang berhak memimpin negeri ini.
Sekarang, ketika kursi wakil presiden kosong sebelum masa jabatan berakhir, rakyat justru tidak lagi dilibatkan secara langsung untuk menentukan siapa penggantinya.
Lho, kok bisa?
Begitulah aturan konstitusi kita. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan presiden. Artinya, bukan rakyat yang kembali datang ke bilik suara, melainkan para anggota MPR yang akan menentukan.
Di sinilah pertanyaan besarnya: apakah suara rakyat yang dulu menentukan pasangan pemimpin nasional kini cukup diwakili oleh suara para elite politik?
Jangan salah paham. Mekanisme itu memang diatur dalam konstitusi. Jadi, secara prosedural, MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden pengganti. Tetapi, sesuatu yang konstitusional belum tentu menutup ruang untuk dipertanyakan secara demokratis.
Sebab, wakil presiden bukan jabatan kecil. Ia bukan kursi kosong di ruang rapat yang bisa diisi siapa saja berdasarkan kesepakatan politik. Ia adalah salah satu pemegang mandat tertinggi dalam pemerintahan, yang sebelumnya memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung bersama presiden.
Lalu, bagaimana dengan suara rakyat yang dulu diberikan?
Apakah mandat itu bisa begitu saja dialihkan kepada mekanisme politik di parlemen tanpa memberi rakyat kesempatan menyampaikan kehendaknya kembali?
Kita juga patut bertanya, mengapa pengunduran diri ini terjadi sekarang? Apakah ini murni keputusan pribadi, langkah untuk mengakhiri polemik, atau ada pertimbangan politik lain di belakangnya? Publik berhak bertanya, tetapi kita juga tidak perlu buru-buru menebak-nebak isi kepala seseorang.
Yang jelas, mundurnya Gibran terjadi ketika tekanan politik terhadap dirinya sedang menguat. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik persyaratan pencalonannya. Rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan tersebut kemudian batal setelah surat pengunduran diri diserahkan.
Peristiwa ini tentu menyisakan banyak pertanyaan. Apalagi, jabatan yang diperoleh melalui pemilihan langsung kini akan diisi melalui proses pemilihan oleh MPR.
Dan soal siapa yang akan duduk di kursi itu, jangan sampai publik hanya disuguhi nama-nama yang lahir dari lobi politik, kompromi partai, atau kesepakatan antarelite. Jangan sampai urusan sebesar pergantian wakil presiden berubah menjadi sekadar pembagian pengaruh dan perhitungan kekuasaan.
Kalau nanti ada calon yang diajukan, rakyat tentu ingin tahu: siapa dia, apa rekam jejaknya, bagaimana integritasnya, dan apa kapasitasnya untuk mendampingi presiden hingga akhir masa jabatan?
Bukan sekadar siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Bukan pula siapa yang paling kuat dukungan partainya.
Dan untuk Gibran, satu pertanyaan yang mungkin terdengar nyeleneh tetapi sah saja muncul di benak publik: apakah dulu terlalu bernafsu mengejar kursi wakil presiden, atau memang perjalanan politiknya harus berakhir dengan cara seperti ini?
Tentu, kita tidak tahu motif sebenarnya. Namun, jabatan publik bukan hadiah, bukan warisan, dan bukan pula kursi yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ada tanggung jawab besar dan ada kepercayaan rakyat yang melekat di dalamnya.
Demokrasi bukan hanya soal siapa yang berhak mengambil keputusan menurut aturan. Demokrasi juga soal bagaimana suara rakyat tetap dihormati, bahkan ketika keputusan harus diambil melalui wakil-wakilnya.
Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba. Setelah suara terkumpul, para elite merasa punya kuasa penuh untuk menentukan segalanya.
Rakyat jangan cuma dijadikan penonton. Sebab, negara ini bukan milik gedung parlemen, bukan milik partai politik, dan bukan milik segelintir orang yang sedang berebut pengaruh.
Negara ini milik rakyat.
Jangan sampai suara rakyat hanya terdengar saat pemilu, lalu mendadak tak dianggap ketika kursi kekuasaan harus dibagi.
