Oleh: Faisol Sanjaya
Praktisi Relawan Jokowi, Dewan Pengawas BaraJP (Barisan Relawan Jokowi Presiden–Barisan Relawan Jalan Perubahan)
Stabilitas yang dipaksakan adalah ilusi paling berbahaya dalam sejarah kekuasaan.
Hari ini kita menyaksikan sebuah ambisi menuju hegemoni politik yang semakin luas. Presiden Prabowo Subianto merangkul berbagai kekuatan politik yang sebelumnya berada di posisi berseberangan. Atas nama persatuan dan stabilitas pemerintahan, batas-batas permusuhan politik Pilpres 2024 seolah hendak dilebur ke dalam satu gerbong kekuasaan.
Pertanyaannya: apakah ini rekonsiliasi politik?
Atau justru sebuah politik akomodasi yang dibangun melalui kompromi dan transaksi elite?
Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni bukan semata-mata soal menguasai institusi kekuasaan. Hegemoni juga berkaitan dengan kemampuan membangun kepemimpinan intelektual dan moral serta memperoleh konsensus dari berbagai kekuatan sosial.
Karena itu, dalam pembacaan saya, problemnya justru muncul ketika konsolidasi kekuasaan lebih banyak bertumpu pada kompromi elite di tingkat atas, sementara basis politik yang selama ini menjadi penyangga kekuasaan merasa tidak memperoleh ruang yang sepadan.
Di sinilah paradoks itu mulai terlihat.
Ketika ruang kekuasaan harus dibagi kepada mereka yang baru datang, siapa yang merasa dikorbankan?
Kami, barisan relawan yang merasa telah bekerja keras memenangkan pertarungan politik. Mereka yang menjaga TPS hingga subuh, bergerak dari gang ke gang, menghadapi tekanan, hinaan, bahkan serangan dari berbagai arah. Mereka yang sejak awal meyakini adanya agenda perubahan dan memberikan dukungan ketika kemenangan belum berada di tangan.
Kini muncul perasaan bahwa sebagian dari kami memang berada di dalam gerbong kekuasaan, tetapi secara substantif tidak lagi menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Di sinilah saya menggunakan istilah “subaltern baru”.
Istilah ini bukan dimaksudkan sebagai definisi baru atas konsep subaltern Gayatri Spivak, melainkan sebagai pembacaan terhadap situasi politik tertentu: kelompok yang secara formal berada di sekitar kekuasaan, tetapi merasa suara dan kepentingannya tidak lagi memiliki daya tawar yang memadai.
Kami ada, tetapi merasa tidak didengar.
Kami berjuang, tetapi merasa tidak dianggap.
Kami berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi justru merasakan keterasingan dari pusat pengambilan keputusan.
Jika hegemoni melupakan basis yang menopangnya, maka hegemoni tersebut berisiko kehilangan fondasi sosialnya.
Inilah yang perlu menjadi perhatian menuju 2028.
Bagi saya, 2028 bukan sekadar persoalan konsolidasi politik. Tahun tersebut dapat menjadi momentum evaluasi terhadap hubungan antara kekuasaan dan basis pendukungnya.
Jika relawan garis keras, aktivis akar rumput, dan kelompok pendukung awal merasa terus-menerus diabaikan, kekecewaan itu bukan tidak mungkin berkembang menjadi kekuatan politik baru.
Loyalitas yang selama ini dibangun atas dasar keyakinan dapat berubah ketika muncul perasaan dikhianati.
Hukum kekuasaan sederhana: ketika batas antara kawan dan lawan dilebur demi stabilitas, sementara basis pendukung lama merasa ditinggalkan, potensi persoalan tidak selalu datang dari luar kekuasaan. Ia bisa tumbuh dari kekecewaan yang berkembang di dalam.
Sejarah politik menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya membutuhkan legitimasi formal, tetapi juga membutuhkan basis sosial yang merasa dihargai dan dilibatkan.
Karena itu, jangan pernah menganggap akar rumput akan diam selamanya.
Jika politik akomodatif terus berjalan tanpa disertai rasa keadilan bagi mereka yang merasa menjadi bagian dari perjuangan sejak awal, maka “subaltern baru” yang hari ini hanya bersuara dari pinggir bisa saja mencari ruang politiknya sendiri.
Mereka tidak selamanya akan meminta panggung.
Pada titik tertentu, mereka mungkin memilih membangun panggungnya sendiri.
Dan di situlah 2028 menjadi alarm.
Bukan karena krisis itu pasti terjadi, melainkan karena ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan oleh kekuasaan:
Apakah politik akomodasi mampu menjaga semua kekuatan tetap berada dalam satu barisan, atau justru melahirkan kelompok baru yang merasa tersisih dari rumah politiknya sendiri?
Jalan Perubahan tidak pernah berhenti di istana.
Jalan Perubahan, pada akhirnya, selalu kembali kepada rakyat.
