LAMPUNG UTARA — Kondisi GOR Stadion Sukung Kelapa Tujuh, Lampung Utara, yang disebut belum mendapat rehabilitasi menyeluruh dalam beberapa tahun terakhir, kembali menjadi sorotan di tengah alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan atau penataan ruang rapat dinas Bupati Lampung Utara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama karena GOR Sukung merupakan salah satu fasilitas olahraga yang digunakan masyarakat sekaligus menjadi tempat pembinaan atlet.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Lampung Utara, Perdana Putra, membenarkan bahwa GOR Sukung Kelapa Tujuh belum mendapat rehabilitasi menyeluruh sejak sekitar 2021 atau 2022.
Menurut Perdana, pekerjaan terakhir yang dilakukan pada masa kepala dinas sebelumnya hanya berupa penggantian keramik di sejumlah bagian yang mengalami kerusakan.
“Kalau terkait GOR Sukung, sejak 2021 atau 2022 terakhir direhabilitasi. Itu terakhir, di zaman kepala dinas sebelumnya, hanya mengganti keramik-keramik yang bolong saja kalau tidak salah. Setelah itu, sampai sekarang belum ada lagi,” ujar Perdana melalui telepon selulernya, Senin (5/10/2026).
Keterangan tersebut menunjukkan belum adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap fasilitas GOR Sukung dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan atau penataan ruang rapat dinas Bupati Lampung Utara.
Berdasarkan penelusuran pada sistem pengadaan pemerintah melalui SPSE/INAPROC, sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan rumah dinas kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya juga tercatat mendapatkan anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi maupun pekerjaan pendukung lainnya.
Rangkaian pekerjaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kebutuhan dan urgensi penetapan prioritas anggaran.
Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya pemerintah menyediakan fasilitas ruang rapat, melainkan pada transparansi mengenai dasar kebutuhan, perencanaan, spesifikasi, volume pekerjaan serta kewajaran nilai anggaran yang dialokasikan.
Apalagi, apabila fasilitas rumah dinas kepala daerah sebelumnya telah mendapatkan sejumlah pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi, penjelasan mengenai riwayat pekerjaan dan penggunaan anggarannya menjadi penting bagi publik.
Pemeriksaan terhadap rangkaian pekerjaan tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, volume hingga spesifikasi, diperlukan untuk memastikan penggunaan APBD sesuai ketentuan.
Pemeriksaan tersebut juga tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran. Langkah itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan berdasarkan kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat.
Pada saat yang sama, Pemkab Lampung Utara juga perlu memberikan penjelasan mengenai rencana pembenahan GOR Sukung Kelapa Tujuh.
Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan untuk pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi ruang aktivitas masyarakat, organisasi olahraga serta pembinaan atlet daerah.







